Kasus Suap di Dirjen Pajak, Sri Mulyani : Wajib Pajak Jangan Hobi Nyogok

Foto : istimewa

Pasardana.id - Adanya kasus suap menyuap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara pegawai pajak dengan dengan Wajib Pajak (WP), membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi kecewa.

Karena itu, dirinya berpesan agar para WP untuk tidak melakukan suap-menyuap karena telah mencoreng institusi yang dipimpinnya.

"Dalam kesempatan ini saya sebagai Menkeu meminta seluruh WP dan kuasa WP serta konsultan Pajak. Agar WP, kuasa WP, dan konsultan WP ikut jaga integritas DJP dengan tidak menjanjikan atau berupaya dengan memberikan imbalan atau hadian atau sogokan kepada pegawai DJP," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Upaya yang dilakukan seperti itu kata dia tidak hanya dapat merusak citra DJP atau individu, namun langkah-langkah seperti itu merusak pondasi negara.

"Saya juga meminta seluruh WP, kuasa WP dan konsultan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan tindakan suap itu merupakan bentuk pengkhianatan dan melukai perasaan seluruh pegawai Kemenkeu di seluruh Indonesia. 

“Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai baik di DJP maupun seluruh jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia yang telah dan terus dan akan berpegang pada prinsip integritas dan profesionalitas,” kata Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dirinya juga berpesan bahwa para WP juga mengisi surat pemberitahuan SPT secara benar, secara lengkap dan secara jelas.

Apabila WP atau kuasa WP melihat adanya pelanggaran, dirinya berharap melaporkan hal tersebut kepadanya.

"Baik oleh Pegawai DJP, maupun oleh Pegawai Kemenkeu lainnya melalui pelaporan pengaduan yang sudah di bangun dalam bentuk aplikasi Whistle Blowing System di Kemenkeu atau singkatannya WISE," ucap Sri Mulyani.

Dirinya juga memastikan mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam menangani kasus suap senilai miliaran rupiah itu.

Ia juga meminta semua jajaran di Kemenkeu terus melakukan pengawasan dan pembinaan.

“Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan KPK, dalam melakukan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan maupun sumber sumber penerimaan lain yang diatur UU,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di DJP. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Hanya saja, Alex belum bisa mengungkap identitas pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini.

"Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kaya Alex, Selasa (2/3/2021).

Alex membeberkan, kasus ini diawali dari wajib pajak yang memberikan sejumlah uang, dengan tujuan supaya nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu.

"Selalu ada timbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," jelasnya.

Dia hanya memberikan 'bocoran' bahwa nilai suap dalam kasus ini mencapai miliaran rupiah.

"Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," tutur Alex.