Mudik Lebaran Dilarang, Pengusaha Bus Klaim Hilang Market 80 Persen

Pasardana.id - Kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 ditanggapi langsung oleh Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI).

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani menilai, pemerintah harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan transportasi sebelum memutuskan untuk melarang mudik.

Sebab, menurutnya hal ini penting untuk melihat seberapa efektif kebijakan tersebut sekaligus mencari opsi kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif bagi dunia usaha.

"Market kami yang hilang 80 persen, bahkan ada yang 100 persen di angkutan pariwisata. Sampai hari ini, AKAP (antar kota antar provinsi) itu kami baru kembali pulih sekitar 30-40 persen," ujarnya, Sabtu (27/3/2021) kemarin.

Terlebih, di tengah kondisi perusahaan otobus yang masih mengalami tekanan hingga sekarang, bantuan yang digelontorkan pemerintah baik dalam bentuk insentif pajak hingga restrukturisasi kredit sangat sulit diakses.

"Stimulus yang diberikan pemerintah lewat POJK 11 enggak bisa kami manfaatkan, pajak enggak bisa dapat kemudahan. Kami laporkan rugi malah diperiksa. Mereka para pratama seperti memiliki target masing-masing kan, jadi kami telan semua pil pahit ini," jelasnya.

Dirinya juga prihatin dengan sikap pemerintah yang terkesan plin-plan terkait larangan mudik. Sebab, sebelumnya, Menteri Perhubungan sudah mengatakan bahwa pemerintah tak akan melarang mudik di tahun ini.

"Kami prihatin lihat pemerintah tidak satu suara. Terutama ke Menteri Perhubungan yang tahu kondisi kami. Kami kira beliau bilang mudik tidak dilarang rambu-rambunya sudah ada," ungkapnya.

Berkaca dari pelarangan mudik tahun lalu, Menurut Lesani, larangan mudik tak efektif untuk menahan pergerakan orang dan menekan angka kasus baru Covid-19.

Terbukti, kendaraan yang meninggalkan Jakarta tetap meningkat jelang lebaran dan orang memilih berpindah dari transportasi umum berizin ke travel ilegal.

"Selayaknya lah pemerintah melihat apa yang terjadi 2020. Masyarakat enggak boleh mudik, tapi mereka tetap melakukannya dengan kendaraan yang tidak terdeteksi, seperti travel pribadi dan lain-lain," tandasnya.