Keputusan Larangan Mudik Lebaran 2021, Menhub : Ini Sudah Final

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa larangan mudik lebaran 2021 dilarang.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan, bahwa keputusan pemerintah yang melarang mudik tahun ini sudah final alias tidak bisa berubah lagi.

“Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final,” ucap Budi Karya melalui keterangan resmi, Minggu (4/4/2021).

"Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus Covid-19,” sambung mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.

Kemenhub sendiri akan segera menerbitkan Peraturan Menhub (Permenhub) Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri Tahun 2021.

Peraturan ini sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah melalui Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Budi menjelaskan, jajaranya akan konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik yang sebelumnya diumumkan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Dari Rakor tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 pada 26 Maret lalu, Menteri Effendy sudah mengeluarkan surat kepada para Menteri dan kepala lembaga berisi meniadakan kegiatan mudik 2021 ini. Larangan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.

Adapun Larangan Mudik berlaku pada tanggal 6 - 17 Mei 2021, juga sebelum dan sesudah tanggal itu. Intinya masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.

Lebih lanjut Menteri Budi menjelaskan, saat ini aturan itu tengah di finalisasi Kementerian Perhubungan dalam upaya menindaklanjuti keputusan larangan mudik, dan akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid -19, Kementerian/Lembaga terkait, TNI/Plori, dan Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Peraturan Menhub tentang pengendalian transportasi di masa Idul Fitri tahun 2021.