Dirjen Bea Cukai Pastikan Delegasi G20 Ikuti Prokes Ketat

Pasardana.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat bagi para delegasi yang akan mengikuti rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia mulai Desember 2021.

"Kita bersama dengan seluruh komunitas airport, Angkasa Pura bahu membahu Bersama-sama menjadi satu tim guna memberikan kelancaran," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga DJBC Kemenkeu, Syarif Hidayat di Bandara Soetta, Rabu (8/12).

“Nantinya, setiap peserta yang mewakili negara atau lembaga internasional harus menunjukkan surat mandat dan sudah harus memenuhi vaksinasi ketentuan negara yang bersangkutan, serta menyampaikan hasil swab PCR 3x24 jam sebelumnya,” lanjutnya.

Tak hanya itu, delegasi G20 pun diwajibkan melakukan registrasi atau mengisi data di aplikasi PeduliLindungi.

Dan untuk mempermudah pengisian data, Kementerian Kesehatan pun sudah memperbaiki aplikasi dengan menambahkan beberapa bahasa.

Pemerintah juga menciptakan alur khusus kedatangan para delegasi agar tidak tercampur dengan penumpang udara lainnya.

“Jalur di bandara dipisahkan, jadi tidak tergabung. Benar-benar relatif terisolasi,” ujar Syarif.

Dia menjelaskan, setelah para delegasi tiba di Bandara Soekarno Hatta, para delegasi diarahkan menuju hospitality lounge atau G20 lounge untuk pengambilan sampel PCR TM yang hasilnya kurang dari 1 jam.

Selanjutnya, setelah hasil PCR TM keluar dan negatif, maka delegasi yang melanjutkan acara ke Bali akan naik pesawat khusus yang disediakan oleh pemerintah.

Begitu juga dengan yang melanjutkan acara di Jakarta akan diangkut dengan moda transportasi khusus.

Syarif menuturkan, para delegasi Presidensi G20 ini diberikan kelonggaran berupa visa khusus G20 dan isolasi berbasis karantina buble.

Ia mengatakan, karantina buble berarti para delegasi yang berasal dari berbagai negara ini diperbolehkan menerapkan karantina di lokasi acara namun dilakukan tes antigen setiap hari.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah menyediakan beberapa rumah sakit yang akan digunakan jika terdapat delegasi yang terindikasi positif COVID-19.

"Kalau ada yang positif diisolasi di RS rujukan. Jadi akan langsung dibawa diselesaikan di RS rujukan," tegasnya.