Strategi Menkeu Dorong Investasi dan Produksi Migas

Foto : istimewa

Pasardana.id - Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa pemerintah berupaya mendorong peningkatan investasi dan produksi minyak dan gas.

Meskipun bukan satu-satunya kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan produksi bagi industri hulu, namun menurut Menkeu, kebijakan fiskal melalui pajak dan subsidi tetap menjadi salah satu yang penting.

"Pemerintah dalam hal ini sudah menerapkan beberapa mata rantai dalam kebijakan tersebut," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa, (30/11) kemarin.

Bendahara Negara ini menambahkan, beberapa kebijakan yang ada yaitu; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi PP 27/2017 terkait kontrak bagi hasil cost recovery dan PP 53/2017 terkait kontrak bagi hasil gross split.

Kedua kebijakan ini memberikan pilihan bagi investor dalam mengembangkan investasi di Indonesia sesuai dengan risikonya.

"Saya ingin tekankan bahwa menggenjot investasi di industri hulu migas tentu membutuhkan dukungan atau insentif fiskal. Tapi ini bukan satu-satunya faktor. Kepastian kontrak akan menjadi sangat penting. Efisiensi dan teknologi juga sangat penting. Transparansi tata pemerintahan yang baik juga sangat penting," jelas dia.

Menurut Menkeu, berbicara tentang sumber daya alam yang diambil dari bumi yang ada dalam perekonomian Indonesia berarti berutang kepada generasi berikutnya.

Oleh karena itu, mengelola dan membangun kerangka kebijakan yang kredibel dan kuat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk mengelola dan membangun kerangka kebijakan yang kredibel dan kuat agar tidak merugikan bagi generasi berikutnya.

"Kemenkeu akan mendukung dan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar kita dapat membentuk kerangka kebijakan yang sehat, akuntabel, serta bertanggung jawab tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi berikutnya,” katanya.

Untuk itu, dalam konteks pembahasan industri minyak dan gas tidak terlepas dari komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim.

Sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen akan mengurangi emisi CO2 sebanyak 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional untuk mencapai net zero emission pada 2060.

"Pencapaian ini menjadi isu yang relevan dalam konteks industri migas ini. Pertama, bagaimana kita akan meningkatkan dan memanfaatkan lebih banyak energi terbarukan. Kedua, bagaimana kita akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi emisi karbon misalnya dengan menerapkan carbon capture and storage," ungkapnya.

Selain itu, melalui Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah juga melanjutkan kebijakan terkait migas yaitu penerapan pajak karbon.

Sri Mulyani menjelaskan, pajak karbon akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam bahan bakar fosil tetapi pada saat yang sama berkomitmen pada perubahan iklim.