Mensos Risma Ingin Penerima Mamfaat di Balai Lebih Mandiri dan Produktif

Foto : istimewa

Pasardana.id - Menteri Sosial, Tri Rismaharini menginginkan penerima manfaat di balai Kementerian Sosial tidak hanya mendapatkan layanan rehabilitasi sosial tapi juga diberdayakan, sehingga betul-betul bisa mandiri.

"Pelatihan keterampilan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal mereka untuk bekerja atau berwirausaha," kata Mensos Risma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Risma didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat melakukan kunjungan kerja di Balai Karya "Mulya Jaya" Jakarta meninjau sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia di Balai itu.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menekankan agar penerima manfaat (PM) yang telah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial di Balai, dapat langsung melakukan aktivitas yang lebih produktif, karena itu ia minta kualitas layanannya harus benar-benar dijaga.

Risma menginginakan para PM bisa sukses dan berhasil dalam kehidupannya, sehingga perlu diberikan tambahan-tambahan pelatihan perencanaan usaha, mengelola usaha, bahkan mengelola keuangan.

"Jadi tidak sekadar melatih PM membuat produk, tapi juga bagaimana cara memasarkan produk, pengemasannya harus bagus, jadi orang tertarik untuk membeli. Dan dari awal sudah diajarkan pemasaran produk secara online," ujarnya.

Hal itu, kata Risma, bertujuan agar produk-produk yang dihasilkan PM bisa dipasarkan bukan hanya untuk kelas menengah kebawah, tetapi juga kelas menengah keatas, sehingga memiliki nilai tambah atau margin keuntungan yang lebih besar. Untuk itu standar kualitas produk harus ditingkatkan serta mempunyai merek.

"Kita harus dorong kalau ada PM yang punya potensi, harus dikembangkan potensinya, di sekolahkan atau dilatih lagi. Jadi, kita pastikan mereka harus mentas," ujar Risma.

Di kesempatan yang sama, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyampaikan, bahwa Balai Karya Mulya Jaya selama ini menangani warga yang mengalami Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

"Dari kegiatan kunjungan Mensos ke lapangan, intinya adalah sebuah proses rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan sosial, dan akhirnya adalah kemandirian, sehingga PM betul-betul naik kelas," kata Harry Hikmat.

Kemensos juga membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar mereka. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirim ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam memperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar," pungkas Harry.