Pasardana.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya memberikan
sanksi kepada maskapai yang melanggar Permenhub No. 18/2020 tentang
Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto mengatakan,
pihaknya telah menerima beberapa laporan pelanggaran protokol kesehatan dalam
operasional yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan.
Ada tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak fisik
di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body
yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri,"
kata Novie, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (24/9/2020).
Menurutnya, seharusnya dalam operasional penerbangan saat ini konfigurasi
tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang harus berdasarkan karakteristik
penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut.
Untuk itu, Novie memastikan Kemenhub memberikan sanksi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
"Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun
2020, berupa sanksi denda administratif sebesar 250 hingga 3.000 per penalti
unit. Satu penalti unit sama dengan Rp 100 ribu. Jika dikalkulasikan, nilainya
mencapai Rp 25 juta sampai Rp 300 juta," jelad Novie.
Sebelum ditetapkannya PM Nomor 56 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap
perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum
di dalam pesawat.
Lebih lanjut Novie memastikan, siapapun yang melanggar, akan diberikan sanksi
tegas.
Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang
berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi
penerbangan yang selamat, aman dan sehat, ungkap Novie.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan,
terdapat pelanggaran berkaitan dengan physical distancing yang dilakukan
oleh maskapai dan operator bandara. Maskapai melanggar ketentuan yang tertera
pada Pasal 14 huruf b mengenai pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50
persen dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik
(physical distancing).
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh inspektur kami, terdapat
pelanggaran berkaitan dengan physical distancing yang dilakukan oleh
operator angkutan udara dan operator bandara, kata Adita.
Dijelaskan, kepada operator angkutan udara yang terbukti melanggar, regulator
memberikan sanksi berupa pembekuan izin di rute-rute penerbangan yang
melanggar tersebut. Sanksi juga diberikan kepada operator bandara.
Ditambahkan, berdasarkan beleid yang sama, operator prasarana transportasi
wajib menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui
penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik.
Lebih lanjut Adita juga menegaskan, bahwa Kemenhub akan menindak tegas setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan transportasi udara.
Stakeholder penerbangan nasional diharapkan dapat mematuhi aturan dan regulasi
yang berlaku.
Dia juga mengimbau kepada para pengguna moda transportasi udara untuk dapat
berperan aktif dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.
Sebelumnya, beberapa kali tersebar video penumpang pesawat Lion Air Group yang
merekam saat di dalam pesawat kapasitas penumpang terisi penuh.
Padahal seharusnya maskapai hanya diperbolehkan untuk mengangkut 70 persen
dari kapasitas sehingga kursi harus diatur untuk menerapkan jaga jarak.
Menyikapi hal tersebut, Communications Strategic of Lion Air Group, Danang
Mandala Prihantoro menjelaskan alasan kapasitas pesawat yang terisi 100
persen.
Menurutnya, dalam penerbangan tertentu terdapat kemungkinan jumlah tingkat
keterisian penumpang sesuai kapasitas pesawat udara yang dioperasikan atau 100
persen. Hal tersebut menyebabkan penerapan jaga jarak fisik belum maksimal.
"Hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya pembelian tiket
secara tiba-tiba yang disebabkan suatu tingkat kepentingan dari penumpang.
Selain itu, juga terjadi pembukuan pada periode pemesanan sebelumnya. Terutama
dari tamu atau penumpang yang telah membeli tiket jauh hari, ujar Danang.
Selain kasus tersebut, belum lama ini maskapai berbiaya hemat, Citilink
Indonesia diminta menghentikan sementara penerbangan dari Jakarta ke Pontianak
karena membawa penumpang positif Covid-19. Penghentian penerbangan sementara
diminta sejak 19 September 2020.
Berkaitan dengan hal tersebut, Citilink akan mempertimbangkan kembali rute
penerbangan CGK (Bandara Soekarno-Hatta)-PNK (Pontianak) maupun rute PNK-CGK,
kata Direktur Utama Citilink, Juliandra dalam pernyataan tertulisnya, Senin
(21/9).
Meskipun begitu, Juliandra mengaku, Citilink selalu melakukan kewajiban dan
tanggung jawab untuk memastikan seluruh penumpang telah memenuhi syarat
dokumen perjalanan.
Hal tersebut, menurutnya, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah maupun dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
