Pelaksanaan Program Listrik Desa, PLN Dapat PMN Rp5 Triliun

Pasardana.id - PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2021 sebesar Rp 20 triliun, namun perseroan hanya mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp 5 triliun.   

"Usulan PLN Rp20 triliun, dapat alokasi Rp5 triliun," kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Ia menjelaskan, PMN yang didapatkan pada 2021 itu, akan digunakan sebagai belanja modal perusahaan, khususnya untuk transmisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa.

Adapun kebutuhan transmisi dan distribusi sebesar Rp2 triliun.

PLN akan dikhususkan membangun transmisi dan distribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Sementara mengenai listrik desa, diungkapkan Zulkifli, masih dalam penajaman dengan alokasi Rp2 triliun. Program listrik desa akan difokuskan untuk kelistrikan timur Indonesia.

"Lalu untuk Program Listrik Desa yakni Rp1 triliun akan dialokasikan bagi wilayah Indonesia timur," tuturnya.

Lebih lanjut Zulkifli menyampaikan, PMN ini tidak hanya berdampak bagi PLN, namun ini juga akan berdampak pada pemerintah dan masyarakat.

Bagi pemerintah, menurutnya dampaknya yaitu akan meningkatkan ketersediaan daya mampu dan reserve margin (cadangan listrik) untuk dapat meningkatkan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat.   

Kemudian, lanjutnya, bisa meningkatkan efek berganda (multiplier effect) melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, pajak, dan peningkatan ekonomi sektor riil, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017.

"Ini bisa menciptakan multiplier effect, peningkatan pajak, sektor riil dan data dorong perekonomian daerah dan nasional," tuturnya.

Dampak bagi masyarakat antara lain yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan kegiatan masyarakat.

Kemudian, dampak bagi perusahaan yaitu akan mengurangi pendanaan yang harus dicari (gap funding) serta meningkatkan kemampuan pendanaan.

"Mendanai infrastruktur kelistrikan, penambahan PMN sebagai bentuk dukungan pemerintah ke PLN untuk mempercepat infrastruktur kelistrikan. Dukungan PMN kami juga berusaha untuk mencapai keuangan yang sehat," tandasnya.