DPR Pesimis Pembayaran Dana Polis Jiwasraya Dapat Dilakukan Bulan Maret

Foto : istimewa

Pasardana.id - Anggota Dewan Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron pesimistis dengan rencana pembayaran dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akan dibayarkan oleh pemerintah pada akhir Maret nanti. 

Walaupun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sudah berjanji akan mengembalikan dana polis tersebut dengan cara dicicil, namun Herman mengaku jika pembayaran tersebut belum tentu bisa dilakukan karena terbentur sejumlah masalah.

Herman berpendapat, ada sejumlah masalah yang harus dihadapi soal pencairan dana nasabah tersebut, terutama terbentur sejumlah aturan baik di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau pikiran saya kalau opsi-opsi pembayaran mungkin bisa kita selesaikan sampai Maret, tapi kalau pembayaran agak riskan tapi tergantung seluruh banyak pihak karena kan OJK punya aturan-aturan super visi-nya, kemudian Kementerian Keuangan juga punya aturan-aturan lainnya," Herman saat ditemui awak media di Jakarta, Minggu (2/2/2020).

"Rencana Pak Erick dan Kementerian BUMN itu bulan Maret tapi kemarin kami pembahasan (rapat panja) dengan cara apa aturannya seperti apa sektor-sektor mana yang terkait dan mungkinkah awal Maret itu kita bisa bayarkan dengan cara mencicil kepada para nasabah," lanjut ketua DPP Partai Demokrat tersebut.

Menurut Herman, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, dengan membangun solusi jangka panjang.

"Yang terpenting bahwa bagaimana kita membangun solusi ini jangan hanya jangka pendek karena kalau hanya menyediakan Rp 2 triliun itu kan hanya untuk meningkatkan klaim saja atau membayar kewajibannya yang itu juga terjadi kenaikan antara November 2019 ke Januari akhir 2020," ujarnya.

Tak hanya itu, Herman juga berpendapat kasus Jiwasraya bila tidak cepat diselesaikan dampaknya bisa meluas.

Selain pasar saham, nilai tukar Rupiah dan juga laju investasi dari luar negeri juga akan terganggu.

Tidak hanya itu, kewajiban yang harus dibayarkan ke nasabah Jiwasraya yang sudah jatuh tempo terus meningkat. Hingga Januari, tunggakan polis mencapai Rp 16 triliun.

"Contoh akhir November atau awal Desember 2019, kewajiban yang harus memenuhi terhadap nasabah yang jatuh tempo itukan Rp 14 triliun kurang lebih. Kemarin di rapat panja saya tanya sekarang berapa? Sekarang sudah Rp 16 triliun. Artinya kewajiban untuk memenuhi para nasabah, untuk memenuhi asuransi, untuk memenuhi terhadap operasional asuransi, ini bertambah terus," jelasnya.

Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir berjanji akan mengembalikan dana polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Maret. 

"Insya Allah dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya sesuai saran yang disampaikan, kami akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret, tapi kalau memang bisa lebih cepat kami coba lakukan," ujar Erick dalam rapat Panja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Menurut Erick, pembayaran polis nasabah akan terlaksana jika panitia kerja Komisi VI menyetujui konsep penyelamatan Jiwasraya yang telah dibuatnya.

"Tapi dalam konteks pembicaraan hari ini, akhir Maret mulai ada pembayaran kalau konsep yang kami paparkan secara tertutup itu bisa disetujui," tandasnya.