Menteri BUMN Tunggu Persetujuan Kemenkeu dan OJK Bayar Jiwasraya

Pasardana.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempersiapkan pembayaran klaim nasabah Asuransi Jiwasraya pada Maret 2020. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan pembayaran polis jatuh tempo nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Insya Allah ada solusi walaupun ada tiga hal yang harus dapatkan dukungan dari OJK dan Kemenkeu yang harus dituntaskan. Dari presiden sudah tanda tangan," ucapnya, Kamis (20/2/2020). 

Ia menjelaskan terdapat tiga pihak yang harus dimintai persetujuannya terkait pembayaran polis Jiwasraya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan, dan OJK. 

Saat ini, Jokowi telah menandatangani regulasi tersebut. Namun, Erick tak merinci bentuk izin yang diberikan.

“Sedang proses. Mudah-mudah cepat selesai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia perlu meminta tiga aturan pada Menteri Keuangan dan OJK, sehingga target pembayaran dapat direalisasikan. 

Sebelumnya, ia menjanjikan mulai mencicil pembayaran polis nasabah Jiwasraya pada akhir Maret mendatang.

Janji diungkapkan Erick di depan Panitia Kerja rapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya DPR beberapa waktu lalu. 

Guna mencapai target tersebut, Erick menuturkan pihak terus mengupayakan berbagai solusi penyehatan perusahaan asuransi pelat merah itu. Salah satunya, dengan mendorong pembentukan holding asuransi.

Dalam laporan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Jiwasraya, Rabu (19/2) terungkap nilai premi bruto Jiwasraya sebesar Rp 3,19 triliun pada 2019. Jumlah tersebut turun 70,07% dari realisasi tahun sebelumnya yakni Rp 10,66 triliun.

Sayangnya, jumlah kewajiban perseroan tidak sebanding dengan aset yang dimiliki perusahaan. Pada 2019, jumlah liabilitas Jiwasraya mencapai Rp 50,85 triliun sedangkan jumlah aset sebesar Rp 22,07 triliun.

Lebih parahnya lagi, ekuitas atau modal perusahaan minus Rp 28,77 triliun pada tahun lalu.