Antisipasi Perlambatan Ekonomi, Mendagri Imbau Penggunaan Dana Desa Dimaksimalkan

Pasardana.id - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta semua pihak mewaspadai perlambatan ekonomi global akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China hingga penyebaran virus Corona.

Sebab, hal ini bisa memberi tekanan ekonomi nasional bagi Indonesia.

"Kita belum merasakan kepanikan publik. Bayangkan, semua negara seperti di Hongkong, Jepang, Singapura merasakan kepanikan sampai-sampai borong masker. Kita belum, masih oke, mungkin karena daya tahan kita bagus, iklim tropis bagus," kata Tito Karnavian saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium Kompleks Grand Marina, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/02/2020).

Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat.

Caranya, dengan memaksimalkan dana desa senilai Rp72 triliun yang sudah mulai ditransfer langsung secara bertahap ke sebanyak 74.953 desa se-Indonesia.

"Begitu kita transfer, secepat mungkin dibelanjakan dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan ini. Itu antisipasi ketika dampak tekanan ekonomi sedang bergerak dan berjalan akibat virus korona dan juga perang dagang Amerika-China," jelasnya.

Tito juga menjelaskan, China merupakan raksasa ekonomi dunia. Sementara, Indonesia termasuk salah satu negara yang bergantung dengan produk-produk dari negeri tirai bambu tersebut.

"Barang-barang mesin, tekstil, buah-buahan, dan macam-macam kita impor dari Tiongkok. Tapi kita juga ekspor banyak ke sana mulai masalah garmen, produk pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut Tito menegaskan, agar dana desa dipergunakan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan kewenangannya, dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, fokus pada sektor produktif dan diutamakan melalui program Padat Karya Tunai serta Kepala Desa harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan untuk pencairan dan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa sebagaimana aturan yang berlaku.

“Kemudian bisa menggeliatkan pembanguan di desa itu sehingga masyarakatnya bergerak dan tidak berbondong-bondong lari ke kota lagi. Permasalahan yang lain, bagaimana meyakinkan dana desa itu betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan program kebutuhan yang ada, jangan sampai disalahgunakan,” pesannya.

Sebagai informasi, mulai tahun ini pencairan dana desa langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening desa.

Namun, yang menjadi masalah, 60 persen kepala desa di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas ke bawah.

Maka dari itu, pemerintah meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat agar bisa menjadi konsultan karena ada kepala desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan.

"Saya minta Camat dan aparat penegak hukum berperan mengarahkan Lurah. Kasih tahu agar dana desa benar-benar dimanfaatkan, jangan diselewengkan," tandas Tito.