Berkarir Dari Bawah, Putera Daerah Jadi Direktur PT Freeport Indonesia

Pasardana.id – Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir telah menunjuk direktur baru PT Freeport Indonesia yang asli putera daerah Papua, yakni Claus Wamafma.

Penetapan direksi baru itu dilaksanakan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2020 yang lalu.

"Dia putra Papua yang sudah berkarir selama 20 tahun, dari bawah, dan diusulkan pemerintah mewakili Mind ID di Freeport Indonesia," ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (17/2).

Dijelaskan, masuknya putra daerah asli Papua sebagai direktur di perusahaan itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) Papua juga mampu mengisi jabatan strategis di sebuah perusahaan.

"Pemerintah memang mendorong Freeport Indonesia untuk merekrut orang Papua. Namun penunjukan direksi dilakukan secara profesional, sesuai tugas yang diembannya," katanya lagi.

Lebih lanjut Arya mengungkapkan, jumlah pegawai PT Freeport Indonesia sebanyak 7.096 orang. Sebanyak 2.890 orang atau 40,7 persen merupakan orang Papua. Kemudian sebesar 57,2 persen merupakan non-Papua, dan sisanya ekspatriat.

Adapun Claus Wamafma, yang memiliki latarbelakang pendidikan/lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President Social Responsibility and Community Development PT Freeport Indonesia.

Claus Wamafma juga pernah menjabat sebagai Pengawas Umum Pergudangan sejak 2008 hingga 2011 serta Manajer Pergudangan pada Juli 2011 hingga ditetapkan menjadi SVP.

Untuk diketahui, Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham Freeport Indonesia pada 2018 lalu. 

Sebelumnya Indonesia hanya mempunyai 9,36 persen saham Freeport Indonesia, sementara 90,64 persen sisanya masih dikuasai oleh Freeport-McMoran.

Adapun dari sebanyak 51,23 persen saham Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) menguasai 26,23 persen secara langsung.

Sementara, 25 persen saham sisanya dimiliki oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang merupakan perusahaan patungan Inalum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Mimika dan Pemprov Papua.

Sedangkan kepemilikan saham IPMM terdiri dari 60 persen dikuasai Inalum dan 40 persen BUMD Papua.