PK Ditjen Pajak Dikabulkan, PGAS Wajib Bayar Rp3,06 Triliun

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) wajib menbayar kurang bayar pajak dengan nilai total Rp3,06 triliun.

Hal itu timbul, setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Permohonan Pinjauan Kembali (PK) yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas perkara kurang bayar dengan total nilai sengketa Rp3,06 triliun.

Namun berdasarkan penjelasan emiten distributor gas anak usaha PT Pertamina itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/12), disebutkan bahwa perseroan akan mencari celah hukum untuk mengurangi dampak dari putusan tersebut.

“Perseroan tetap berupaya menempuh upaya-upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi putusan MA tersebut,” tulis manajemen PGAS.

Seiring dengan upaya hukum itu, perseroan akan meminta kepada DJP agar penagihan pajak dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan, dengan pembayaran melalui diangsur/cicilan atau mekanisme lainnya, sehingga perseroan dapat mengatasi kesulitan keuangan dan tetap dapat melaksanakan bisnis kedepannya dengan baik, termasuk menjalankan penugasan Pemerintah.

Untuk diketahui, kurang bayar pajak tersebut merupakan transaksi tahun pajak 2012 karena perbedaan tafsir ketentuan pajak Nomor PMK -252/PMK.011.2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemungutan PPN atas Penyerahan Gas Bumi.

Ditambah dengan sengketa pajak tahun 2013 karena perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan Perseroan.

Pada Juni 1998, Perseroan menetapkan harga gas dalam USD per MMBTU dan Rupiah setiap metrik kubik disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap  dolar Amerika Serikat, yang sebelumnya harga gas dalam mata uang rupiah saja.

DJP berpendapat porsi harga dalam rupiah tersebut sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan Perseroan berpendapat harga dalam dolar AS setiap MMBTU dan rupiah setiap metrik kubik merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN.

Dari dua sengketa pajak itu, DJP mengeluarkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai sebesar Rp4,15 triliun untuk 24 masa pajak.