Kurang Bayar Pajak Rp3,06 Triliun, PGAS Akan Ajukan Peninjauan Kembali Kedua

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (IDX: PGAS) berencana akan mengajukan Peninjauan Kembali Kedua atau PK-2 ke Mahkamah Agung (MA), setelah menerima salinan putusan PK atas 49 Surat Ketetapan Kurang Bayar dengan total tagihan Rp3,06 triliun.

Manajemen PGAS dalam penjelasannya pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (7/1/2021) disebutkan belum menerima salinan putusanan PK tersebut.

Ditegaskan, rencana itu dilakukan perseroan sebagai bentuk mitigasi atas putusan PK tersebut.

Disamping itu, perseroan akan mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak untuk dapat mencicil tagihan kurang bayar pajak tersebut.

Padahal sebelumnya, perseroan telah berhasil meyakinkan Hakim Pengadilan Pajak bahwa gas bumi yang dijual Perseroan tidak dikenai PPN sehingga tagihan Ditjen Pajak tahun 2012-2013 dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, dan bahwa Ditjen Pajak mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk diketahui, kurang bayar pajak tersebut merupakan transaksi tahun pajak 2012 karena perbedaan tafsir ketentuan pajak Nomor PMK -252/PMK.011.2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemungutan PPN atas Penyerahan Gas Bumi.

Ditambah dengan sengketa pajak tahun 2013 karena perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan Perseroan.

Pada Juni 1998, Perseroan menetapkan harga gas dalam USD per MMBTU dan Rupiah setiap metrik kubik disebabkan oleh melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang sebelumnya harga gas dalam mata uang Rupiah saja.

DJP berpendapat porsi harga dalam Rupiah tersebut sebagai penggantian jasa distribusi yang dikenai PPN, sedangkan Perseroan berpendapat harga dalam Dolar AS setiap MMBTU dan Rupiah setiap metrik kubik merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN.

Dari dua sengketa pajak itu, DJP mengeluarkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai sebesar Rp4,15 triliun untuk 24 masa pajak.