Edhy Prabowo Jadi Tersangka KPK, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Menteri KKP Ad Interim

Foto : istimewa

Pasardana.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Penetapan tersebut terkait dugaan kasus suap ekspor benih lobster.

Menyikapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengeluarkan surat penunjukan untuk mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan pun kemudian ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Adapun ihwal penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim dibenarkan oleh juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

"Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim," ujarnya di Jakarta, (25/11/20).

Penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga disampaikan lewat Surat Edaran No : B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, maka Menteri Sekretaris Negara telah mengeluarkan surat penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim," demikian petikan surat edaran tersebut.

Sebagai informasi, pada Kamis (26/11) dini hari, Edhy bersama enam orang lain ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis pada 2020.

Atas perbuatannya, Edhy meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Dia juga siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.