Kadin Nilai RUU KUHP Tidak Ramah Untuk Investor

Foto : istimewa

Pasardana.id - Sejumlah pasal yang kontroversial dalam revisi UU KUHP menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, termasuk didalamnya dari sisi pengusaha.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menilai banyak pasal RUU KUHP yang tak pro bisnis dan juga investor friendly.

"Tolong dikaji dulu dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kelancaran berusaha dan berinvestasi di Indonesia seperti apa. Harusnya sebelum pembuatan UU dibuat kajian dampak ekonomi dari UU/RUU ini terhadap pelaku usaha Indonesia," tutur Shinta di Jakarta, Rabu (24/9).

Shinta menilai aturan tersebut tak pro kepada dunia usaha dan juga investasi. Dia bilang, aturan tersebut justru bisa membuat pengusaha dikriminalisasi. 

"Mudah sekali memanipulasi regulasi yang ada di Indonesia untuk membatalkan kontrak atau mengkriminalkan pelaku usaha atau kegiatan usaha," ujarnya. 

"Secara logika, karena kedua faktor tersebut, risiko berusaha di Indonesia menjadi tidak bisa diprediksi dan dalam worst case scenario, perusahaan dan pelaku usaha bisa dikriminalisasi," sambungnya.

Shinta menjelaskan, efek kriminalisasi ini akan berdampak buruk dari sisi bisnis karena bisa mencoreng nama baik perusahaan dan berdampak pada kinerja. Bila demikian, maka kegiatan bisnis bisa langsung mati seketika. 

"Misalnya nama baik perusahaan, kepercayaan investor sampai brand value. Ini akan berdampak pula ke kegiatan usaha secara keseluruhan seperti harga saham, valuasi pemberi pinjaman terhadap perusahaan, proyeksi permodalan sampai penjualan," jelas dia.  

Untuk itu pihaknya menegaskan, pelaku usaha meminta agar pemerintah khususnya DPR lebih memperhatikan konsekuensi-konsekuensi penetapan UU dan RUU KUHP terhadap kegiatan usaha dan daya saing Indonesia.

"Ini kerap tidak dilakukan oleh pemerintah dan DPR sehingga banyak keluar kebijakan yang membunuh peluang ekonomi kita sendiri," terangnya.

"Indonesia sedang dalam persaingan usaha yang lebih ketat di level global dan saat ini juga kita sudah over-regulated. Jadi sebaiknya pemerintah dan DPR mindful terhadap kondisi ini. Nantinya kita sendiri yang akan dirugikan," tutur Shinta.