Bappenas Tegaskan Lahan Ibu Kota Baru Milik Negara

Foto : istimewa

Pasardana.id - Lantaran lahan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru disebut-sebut milik perusahaan Sukanto Tanoto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas ,Bambang Brodjonegoro menegaskan, bahwa lahan yang akan digunakan untuk membangun ibu kota baru Indonesia tersebut adalah milik negara.

"Lahan itu milik negara, entah sejak dari tahun berapa itu ada konsesi HTI (hutan tanaman industri) di situ," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Ia menjelaskan, Sukanto Tanoto hanya mendapatkan konsesi hutan tanaman industri (HTI) di lahan tersebut. Rencananya pemerintah akan mencabut konsesi tersebut.

"Setelah kita lihat dari semua lokasi, itu lokasi terbaik untuk jadi ibu kota. Artinya ada kebutuhan negara akan lahan tersebut. Berarti ya diambil konsesi HTI-nya oleh pemerintah," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, nantinya pencabutan konsesi akan diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Bambang berharap pencabutan konsesi bisa dilakukan dalam waktu yang cepat.

Mantan Menteri Keuangan ini juga menyebutkan, pencabutan tersebut bisa dilakukan tanpa memberikan uang ganti rugi pada pemegang konsesi. Sebab, seharusnya dari awal pihak tersebut telah tahu bahwa lahan yang mereka tempati berstatus konsesi HTI yang suatu saat apabila ada kebutuhan bisa ditarik kembali baik seluruhnya maupun sebagian.

"Mereka dapat konsesi itu, mereka sudah tahu konsekuensinya suatu saat bisa diambil oleh pemerintah kalau pemerintah membutuhkan," jelas Bambang.

Mengutip kajian Bappenas, nantinya untuk membangun kawasan pusat pemerintahan di ibu kota baru akan menduduki lahan seleuas 5.644 hektare (ha) yang saat ini konsesinya masih dipegang oleh PT Itci Hutani Manunggal (IHM)).

Grup bisnis Sukanto Tanoto ini menguasai perusahaan tersebut. Masa konsesi HTI IHM baru akan berakhir di 2042.

Demikian juga untuk lahan yang akan diperuntukkan bagi perumahan aparatur sipil negara, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kampus, riset, dan fasilitas publik lainnya berada di lahan seluas 42 ribu ha.

Konsesi lahan di kawasan tersebut juga masih dipegang IHM. Seluruh area tersebut berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.