BPJS Klaim Defisit Besar Karena Kurangnya Iuran Dari Peserta

Foto : Istimewa

Pasardana.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit Rp28 triliun. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan defisit yang besar tersebut diakibatkan karena iuran yang diterima tidak sebanding dengan nilai manfaat yang dikeluarkan BPJS Kesehatan kepada peserta.

"Iuran itu menjadi pangkal masalah terbesar soal defisit. Kalau itu tidak diselesaikan, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya, selama ini BPJS Kesehatan kerap defisit dan ditambal dari anggaran negara padahal pemerintah sendiri sebenarnya kekurangan dana.

Dikatakan Iqbal, sistem jaminan kesehatan idealnya ditopang oleh iuran peserta. 

"Kita sebetulnya ingin agar program ini bisa established sendiri, berdiri tegak dengan dasar kontribusi iuran," kata dia.

Dia mengungkapkan, besaran iuran BPJS Kesehatan terakhir kali ditetapkan pada tahun 2016 berdasarkan hitungan aktuaria atas dasar tahun 2015. Dengan kata lain, empat tahun iuran tidak pernah naik.

Iqbal berharap kenaikan iuran yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah bisa menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan. Dengan begitu, tidak ada lagi tunggakan kepada rumah sakit.

"Tentu kita berharap iuran yang ditetapkan memang akan mampu membiayai program ini dan tentu permasalahan yang dari tahun ke tahun yang kita terus ribut soal ini bisa dihindari," ucap dia.

Menurut dia, iuran yang cukup merupakan bentuk kemandirian masyarakat terhadap kesehatan pribadi. Masyarakat harus sadar bahwa kesehatan itu mahal.

"Mereka mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Soal merokok dan yang lain itu kan satu hal yang harusnya dilakukan, menjaga promotif dan preventif," tandas Iqbal.