Pengamat Desak Pemerintah Atasi Kelangkaan BBM Bersubsidi

Pasardana.id - Praktisi dan pemerhati transportasi logistik Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin dengan kelangkaan solar subsidi di berbagai daerah akhir akhir ini. 

Hal ini menurutnya membuktikan bahwa Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait tidak memahami atau tidak peduli terhadap sektor transportasi dan logistik, terutama angkutan darat.

Padahal, angkutan logistik darat memegang peranan sangat dominan dalam sistem transportasi nasional, yakni lebih dari 85%, sehingga kelangkaan solar subsidi pasti berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut. Lebih prihatin lagi, kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ESDM, hingga Kementerian Keuangan tidak bersuara, seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat," ungkapnya Minggu (17/11/2019).

Menurut Bambang, Kemenhub sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya paling peduli berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

"Kemenhub sangat cepat merespon isu-isu populer, seperti skuter listrik, dibandingkan dengan isu logistik. Persoalan skuter listrik serahkan saja kepada Pemda atau Dishub, Kemenhub perhatikan isu-isu besar," kata mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Karena itu, Bambang mengingatkan  bahwa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Bambang menduga, keberadaan para pengerit atau pelangsir yang bekerja sama dengan oknum SPBU itu diketahui oleh Pertamina dan penegak hukum, tetapi seakan ditoleransi dan dibiarkan sehingga kelangkaan solar terus terjadi.

"Hampir 50% dari kuota solar subsidi itu diperkirakan menguap ke industri di daerah-daerah, sedikit saja yang tersisa untuk angkutan logistik dan angkutan umum. Pemerintah diminta serius dan tegas memberantas kebocoran BBM yang masif ini, karena itu kita minta BPK, KPK, dan Polri turun tangan," tegas Bambang Haryo.

Karena itu dirinya mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Jika tidak, kepercayaan investor terhadap Indonesia akan menurun mengingat masalah seperti ini tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

"Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak segera diatasi. Kita minta perhatian dari Presiden Jokowi, beliau harus menegur menteri-menterinya," tandasnya.