Menkeu Tunjuk Suryo Utomo Gantikan Robert Pakpahan Sebagai Dirjen Pajak

foto: doc Kemenkeu

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di Jakarta, Jumat (1/11/2019). Suryo menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun.

Selain Dirjen Pajak,  Menkeu juga melantik sepuluh orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), empat orang Pejabat di lingkungan Lembaga Nasional Single Window (LNSW), dan dua orang Direksi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pelantikan pejabat hari ini dikarenakan adanya promosi dan mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, LNSW, dan LPDP.       

Kepada Suryo Utomo, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab Dirjen Pajak sangat berat karena 70% penerimaan di dalam APBN kita yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas republik ini.

"Perjalanan karir Bapak, saya anggap sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga menambahkan terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh Dirjen Pajak yaitu kompetensi, keikhlasan dan senang melayani, memiliki keahlian dan berintegritas. Ini adalah fondasi untuk membangun Indonesia maju. 

Presiden Jokowi pada waktu pelantikan para Menteri beberapa hari lalu meminta Menteri Keuangan untuk membuat bagaimana pajak yang ramah investasi.

Oleh karena itu, Ditjen Pajak perlu terus membenahi diri. Bagaimana membuat orang akan mau dengan ikhlas membayar pajak, dengan berbagai kemudahan pengurusan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya.

“Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk bisa meneruskan seluruh reformasi fundamental di Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilaksanakan selama ini,” terang Menkeu.

Menkeu menegaskan untuk para pejabat di lingkungan Eselon Dua, Ditjen Bea dan Cukai yang hari ini mengalami perubahan posisi. Pertumbuhan penerimaan harus tetap dilakukan baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara layak.

“Bea Cukai dan National Single Window harus mampu memberikan suatu keamanan bagi masyarakat dan perekonomian bagi membanjirnya arus impor yang illegal,” tegas Sri Mulyani.