Pejabat BUMN Tertangkap KPK, Menteri BUMN : Itu Adalah Urusan Perorangan

Foto : istimewa

Pasardana.id – Terkait dengan banyaknya pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat kasus korupsi, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap hal itu tidak membuat masyarakat memandang buruk perusahaan pelat merah.

"Harap dilihat itu adalah urusan perorangan," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).

Dirinya juga menyatakan sudah berupaya untuk membersihkan BUMN dari pejabat korup. Salah satunya dengan menyaring para pejabat BUMN yang berintegritas.

Tah hanya itu, kementerian BUMN juga selalu meminta agar para pejabat perusahaan pelat merah bekerja secara transparan. Pengawasan terhadap kerja para pejabat korporasi negara juga terus dilakukan.

"Ada programnya, ada sistemnya, ada internal auditnya, dewan komisarisnya juga mempunyai fungsinya," kata Rini.

Sebagai bentuk keseriusannya, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan KPK untuk membuat aturan pencegahan korupsi di sektor BUMN.

Menteri Rini mengaku, pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada para pejabat BUMN yang melakukan korupsi. Hanya saja, Rini menilai ada beberapa hal yang berada di luar jangkauannya.

"Kita tidak tahu hati seseorang. Kita tidak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa," kata dia.

Sebagaimana banyak deberitakan di media massa, sjumlah pejabat BUMN tengah terseret dalam kasus korupsi atau suap. Beberapa di antaranya dicopot dari jabatannya setelah terbelit kasus, sedangkan beberapa lainnya telah melepas jabatan ketika kasusnya diproses hukum.

Pejabat BUMN yang dimaksud di antaranya eks Dirut PLN Sofyan Basir, eks Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Kemudian, eks Dirut Asuransi Jasindo Budi Tjahjono, eks Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan, dan eks Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam.

Yang terkini, KPK mencokok Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia Darman Mappangara sebagai tersangka dugaan suap.

Darman diduga memberikan suap senilai Sin$ 96.700 atau sekitar Rp 1 miliar kepada Andra melalui anak buahnya, Taswin Nur. Suap itu diberikan Darman agar perusahaannya bisa mendapatkan sejumlah proyek yang dikelola Angkasa Pura II.