Dengan Pelatihan, Kemenperin Fasilitasi IKM Pangan Dapatkan Sertifikasi Halal

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) terus mendorong dan memfasilitasi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan untuk memenuhi sertifikasi halal melalui berbagai pelatihan.

Fungsional Ahli Utama Assessor Managemen Mutu Industri Dirjen IKMA, Eddy Siswanto mengatakan terkait dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pihaknya akan terus mempersiapkan para pelaku IKM pangan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal serta berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

“Memang ini (mendapatkan sertifikasi halal) tidak mudah, makanya kita diberi kesempatan 5 tahun untuk melakukan pembinaan. Dan lima tahun itu juga tidak cukup sehinggga kita perlu berkoordinasi dengan BPJPH untuk melakukan kegiatan persiapan sertifikasi,” kata Eddy di sela acara “Workshop Peningkatan Sistem Mutu dan Pemanfaatan Teknologi IKM Pangan dalam Mendukung Daya Saing Ekspor” di Surabaya, Selasa (29/10/2010).

Menurut dia, pihaknya akan memfasilitasi 1,6 juta IKM pangan dari total 4,5 juta IKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hingga saat ini sudah ada 500 IKM pangan yang difasiilitasi dan jumlah itu diharapkan akan terus bertambah, karena untuk tahun ini disiapkan anggaran untuk memfasilitasi sebanyak 2.000 IKM pangan.

“Pemerintah akan membantunya mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan ketersediaan anggaran. Karena sertifikasi halal ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen serta untuk meningkatkan daya saing IKM pangan sendiri,” ujarnya.

Eddy menegaskan sertifikasi halal menjadi salah dari upaya peningkatan sistem mutu. Pelaku usaha IKM juga harus meningkatkan sistem mutu lainnya.

“Kalau bicara sarana produksi, lingkungan yang kotor, kebiasan yang kurang tentunya dikembalikan kepada IKM dan itulah perlunya pelatihan seperti hari ini agar mereka melakukan proses produksi secara higenis dan dengan manajemen yang lebih baik,” ungkap Eddy.

Dia menjelaskan, Ditjen IKMA juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag).

“Mendapatkan sertifikasi halal tidak mudah. Makanya kami diberi kesempatan lima tahun untuk melakukan pembinaan. Lima tahun tidak cukup, sehinggga kami perlu berkoordinasi dengan BPJPH untuk melakukan kegiatan persiapan sertifikasi,” tandasnya.