Kejar Target, Menperin Ingin 6,1 Juta IKM Segera Go Digital

Foto : istimewa

Pasardana.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya melakukan akselerasi sektor industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat melakukan transformasi digital dalam proses produksi dan bisnisnya.

Langkah strategis ini dilakukan melalui program e-Smart IKM yang bertujuan untuk memacu daya saing dan memperluas akses pasar.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, pemerintah menargetkan 6,1 juta UMKM onboarding atau masuk ke ranah digital marketplace pada 2021.

Agus mengatakan program e-Smart IKM digelar agar pelaku IKM juga dapat mengakses mitra yang dapat membantu untuk go digital, seperti marketplace, relawan teknologi informasi, dan komunikasi, serta BUMN yang membina IKM.

"Program e-Smart IKM ini telah berjalan sejak 2017, dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia. Mereka saat ini sudah bisa masuk dan menjalankan pemasaran digital melalui marketplace yang ada," kata Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa (22/6).

Menurutnya, target yang ditetapkan sesuai dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Aspirasi besarnya yakni menjadikan sektor industri di Tanah Air bisa lebih berdaya saing global, sehingga Indonesia masuk sebagai 10 negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia pada 2030.

"Oleh karena itu, salah satu prioritasnya adalah memberdayakan sektor IKM agar lebih maksimal memanfaatkan teknologi digital dan menjalankan proses bisnis digital (e-business)," tutur Agus.

Di sisi lain, kata Agus, pemerintah juga terus menggenjot penggunaan produk lokal, baik oleh masyarakat maupun belanja pemerintah.

Pelaksanaan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) ini dinilai sebagai salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2020.

Ia bilang penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada belanja pemerintah yakni sebesar 40 persen.

Ini menjadi peluang yang tepat bagi pelaku IKM untuk dapat mengambil kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Tak main-main, Kemenperin juga memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN agar dapat dimanfaatkan oleh IKM, sehingga dapat terhubung ke supply chain industri besar dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data LKPP menyatakan 1.505 pelaku UMKM yang terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," papar Agus.

Menperin berharap, pelaksanaan program e-Smart IKM mampu menjembatani pelaku IKM untuk dapat masuk di e-purchasing LKPP.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan serta para pelaku industri bergotong-royong mendukung produk-produk IKM,” ujarnya.

Agus juga mengatakan sinyal positif sektor industri dapat bangkit di masa mendatang seperti yang tergambarkan dalam data IHS Markit.

Nilai Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April 2021, mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah dan sudah tujuh bulan berturut dalam posisi ekspansi.

"Angka PMI bulan Mei ini lebih tinggi dari angka PMI China, Jepang, Korea dan India.," pungkasnya.