OJK Diminta Mendorong Industri Perbankan Untuk Siap Dalam Penerapan NPG

Pasardana.id - Penerapan sistem pembayaran nasional atau National Payment Gateway  (NPG) dinilai sudah menjadi kebutuhan ditengah pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini.

Kondisi ini mendasari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meminta kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode selanjutnya, agar bisa mendorong industri perbankan siap dalam penerapan sistem pembayaran nasional atau National Payment Gateway (NPG).

Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan terkait realisasi penerapan system ini. Salah satunya, terkait adanya aturan dimana NPG sebenarnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia (BI). Namun karena industri keuangan berada di bawah pengawasan OJK, sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara kedua lembaga tersebut.

“Itu kewenangannya ada di BI, sehingga OJK bisa membantu khususnya dalam penerapan industrinya. Itu yang kita harapkan, sehingga bisa saling sinergi untuk mengambil keputusan-keputusan itu," ujar Ketua Himbara Maryono, di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Sebelumnya, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko menyampaikan, ada sepuluh bank yang terdiri dari bank BUMN dan swasta yang siap menerapkan program National Payment Gateway (NPG) atau sistem pembayaran nasional pada Juli 2017 mendatang.

Sistem ini menjalankan tiga interkoneksi dan interoperability yakni ATM, kartu debit dan uang elektronik (e-money).

“Sekitar 8-10 bank besar sudah siap, bank BUMN mereka sudah siap. Juli kita mulai," ujar Onny.

Dijelaskan, implementasi program tersebut dilakukan setelah peraturan BI (PBI) mengenai sistem pembayaran nasional terbit pada akhir Juni 2017. Namun penerapannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing bank.

“PBI keluar langsung implementasi secara bertahap terhadap yang siap, karena enggak semua bank siap," tuturnya.

Adapun penerapan sistem NPG nantinya akan dilakukan melalui skema gotong royong. Para perusahaan switching diminta untuk saling sharing investasi dan infrastruktur.

“Itu nanti yang dibangun jadi sistem kita gotong royong. Nah, untuk jamin sistem gotong royong sustain, nanti ada lembaga standar dan services," tandasnya.