Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, BI Rilis Kebijakan Relaksasi Loan to Value Ratio

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Selain menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, Bank Indonesia (BI) juga menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui relaksasi Loan to Value Ratio (LTV) guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. 

Kebijakan ini diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018 melalui beberapa aspek yakni (i) pelonggaran rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti, (ii) pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, serta (iii) penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit/pembiayaan.

Menurut Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian nasional.

“Kebijakan makroprudensial ini memperkuat kebijakan makroprudensial sebelumnya terkait Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), yang bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan memperkuat manajemen likuiditas perbankan,” jelasnya dalam konferensi pers di gedung BI, Jumat (29/6/2018).

Ditambahkan, kebijakan makroprudensial juga bersinergi dengan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata Rupiah sebagai bagian dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter, yang juga bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dan mendorong fungsi intermediasi perbankan, serta untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. 

“Ketiga kebijakan tersebut akan berlaku mulai 16 Juli 2018 untuk perbankan konvensional dan mulai 1 Oktober 2018 untuk perbankan syariah,” jelas Erwin.

"Dalam perhitungan kita, dengan pelonggaran LTV ini sesuai dengan diskusi yang kita lakukan dengan asosiasi dan Perbanas, bisa menaikkan kredit properti hingga 13-14%," lanjut Erwin.

BI juga memberlakukan syarat untuk bank yang bisa memanfaatkan pelonggaran ini. Pertama, bank harus memiliki rasio kredit bermasalah secara bersih nett kurang dari 5%, kemudian rasio kredit properti bermasalah secara kotor atau gross sebesar 5%. 

Kemudian bank juga diwajibkan untuk memastikan tidak terjadi pengalihan kredit kepada debitur pada bank yang sama maupun bank lain untuk jangka waktu minimal satu tahun. Kewajiban ini berlaku hanya untuk bank yang akan menyalurkan kredit atau pembiayaan properti secara inden. 

"Implementasi pelonggaran inden hanya berlaku bagi bank yang memiliki kebijakan yang memperhatikan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran," ujar dia. 

Selain itu, bank juga harus memiliki kebijakan sendiri untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

BI juga memberlakukan implementasi pelonggaran pencairan secara bertahap, hanya diberikan kepada pengembang yang memenuhi kebijakan manajemen risiko bank. 

"Bank juga wajib memastikan transaksi dalam rangka pemberian kredit dan pencairan bertahap harus dilakukan melalui rekening bank dari debitur dan developer atau penjual," tandasnya.