Minim Anggaran, Kementerian Pariwisata Bakal Luncurkan Reksa Dana Pariwisata

Pasardana.id - Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan estimasi total kebutuhan investasi untuk pengembangan 10 destinasi prioritas sebesar Rp200 triliun, yang dibagi dua antara investasi swasta dan dari pemerintah, masing-masing Rp100 triliun.

Sayangnya, komitmen pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur pariwisata hanya mencapai 30% dari kebutuhan, baik dari anggaran Kementerian PUPR maupun dari Kemenhub.

"Setelah adanya pinjaman dari World Bank sebesar US$200 juta, masih ada sisa kebutuhan Rp67,4 triliun yang harus kita cari (pembiayaannya)," ujar Arief di Jakarta, kemarin.

Menyikapi hal tersebut, rencananya, Kementerian Pariwisata bakal segera meluncurkan reksadana pariwisata sebagai alternatif pendanaan pengembangan 10 destinasi prioritas. Adapun reksadana tersebut akan diluncurkan pada triwulan I/2017 dengan skema pendanaan terdiri dari reksadana pendapatan tetap (RDPT fixed income) dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT- private equity fund).

"Saya menginginkan agar kedua produk itu sekaligus digabungkan agar lebih menarik buat investor, sebab reksadana pariwisata masih baru dan orang masih belum yakin akan profitnya, " jelas Arief.

Dijelaskan, dana yang ditargetkan lewat skema tersebut, sebesar Rp60 triliun. Nantinya, reksadana tersebut akan ditawarkan dengan kupon sebesar sekitar 10% dengan masa tenor 5-8 tahun.

Adapun investor utama yang dibidik yakni kalangan perusahaan asuransi dan Taspen. Sedangkan manajer investasinya, akan diserahkan kepada BUMN Danareksa.

Sementara itu, aset yang dijaminkan untuk reksadana tersebut adalah tanah yang dikelola oleh para pengembang di destinasi prioritas.

Sejauh ini, jelas Arief, lokasi yang telah dipastikan akan dibiayai lewat RDPT adalah Tanjung Lesung dan Mandalika, masing-masing seluas 10% dari total aset tanah yang dikembangkan.