HIPMI Ingatkan Pemerintah Soal Regulasi Yang Tidak Ramah Berpotensi Bertambahnya Proyek EBT Yang Mangkrak

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - Sebanyak 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp 1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian ESDM mangkrak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Yaser Palito mengingatkan, adanya potensi bertambahnya pembangkit (powerplant) yang mangkrak bila regulasi ketenagalistrikan semakin tidak ramah kepada dunia usaha.

"Yang mesti diwaspadai, potensi mangkraknya pembangkit-pembangkit lainnya termasuk yang besar akan membesar, bila regulasi berubah-ubah terus dan tidak rasional secara industri atau komersil," ujar Yaser dalam siaran pers yang diterima Pasardana.id, Senin (18/12/2017).

Dijelaskan, tidak hanya 142 EBT kecil-kecil yang bertumbangan akibat kesalahan regulasi. Namun juga pembangkit-pembangkit besar berpotensi besar mangkrak kalau terus-terusan ditekan oleh regulator dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kalau marginnya makin kecil, biaya pemeliharaan membesar, penyusutan kapasitas meningkat dan regulasi makin susah, ya IPP (independent power producer) sekali waktu angkat tangan. Biangnya cuma diregulasi," jelas Yaser.

Menurutnya, banyak produk regulasi saat ini yang dikeluarkan Kementerian ESDM yang tidak dipikirkan secara matang. Padahal, regulasi sebelumnya, misalnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 19 Tahun 2015 sangat kondusif bagi investasi kelistrikan. Namun setelah berganti Menteri, terbit Permen-Permen tanpa kajian dan mengalami berbagai revisi (trial and error) setelah diprotes keras oleh IPP.

Permen-Permen tersebut yakni Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tertanggal 27 Januari 2017, disusul Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 tertanggal 3 Agustus 2017, dan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tertanggal 7 Agustus 2017.

"Seharusnya, apa yang menjadi kendala pada Permen sebelumnya dikaji dan diperbaiki, bukan dianulir keseluruhannya. Setelah dianulir pun, IPP ditekan kiri-kanan," tutur Yaser.

Selain itu, lanjut dia, terdapat Direktur Jenderal ESDM yang meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN meninjau ulang kontrak (Power Purchase Agreement/PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta yang ada di Jawa. Hal ini tertuang dalam surat yang dikirimnya ke Direktur Utama PLN, Sofyan Basir tertanggal 3 November 2017.

Lebih lanjut Yaser mengatakan, mangkraknya sebanyak 142 EBT tersebut dapat dicegah bila regulasi diketenagalistrikan cukup mendukung. Sehingga sejak awal pengerjaan proyek EBT tersebut dikerjakan secara profesional.

"Proyek-proyek ini kan jadi asal-asalan, sebab nantinya setelah diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu Pemda cari mitra swasta. Tapi tidak ada swasta yang mau sebab harga listrik tidak menarik. Sementara, biaya investasi dan pemeliharaannya besar," ujar Yaser.

Sebab itu, Yaser memperkirakan target bauran energi dari EBT minimal 23% pada 2025 tidak akan tercapai.

"Kalau dengan kondisi regulasi seperti saat ini, sudahlah, target pasti akan meleset," ujar Yaser.

Ditambahkan, kondisi investasi EBT di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual dengan harga murah hanya US$ 2 sen per kwh.

"Beda sekali. Disana, tanah gratis," cost fund sangat rendah, mereka diberikan insentif oleh pemerintah setempat, dan kondisi geografis sangat ringan sebab di padang gurun. Nah di Indonesia, geografisnya tahu sendirilah," tandas dia.