Bicara di Forum G20, Sri Mulyani Paparkan Strategi Indonesia Tarik Minat Investasi
Pasardana.id - Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan beberapa strategi untuk menarik investasi jangka panjang melalui diskusi Investor Forum dalam rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina. Dalam diskusi itu, setidaknya ada tiga strategi utama Indonesia yang dipaparkan Sri Mulyani.
Salah satunya terkait kebijakan publik yang harus dirancang secara baik agar terdapat kepastian hukum dan investasi. Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Ketiga, pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.
Sri Mulyani menerangkan, melalui ketiga hal tersebut, pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur.
“Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya Jumat (30/11/2018).
Sri Mulyani mengungkapkan, perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi. “Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08% pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5%, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbal positif pada perekonomian,” terangnya.
Dalam menghadapi tantangan global ke depan, Sri Mulyani menyebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.
Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, juga melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan untuk pinjaman kepada BUMN yang menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak.
“Serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia,” ucap dia.
Di sisi lain, reformasi institusi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembagunan infrastruktur antara lain dengan membuat komite untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas/KPPIP); menggabungkan PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memperkuat kemampuan pembiayaan; memperkuat PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF); unit PPP untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); pendirian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk menyediakan dana tanah pada proyek strategis nasional; dan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) untuk menjamin proyek yang bukan dengan skema KPBU.
Sementara itu, untuk meningkatkan peran swasta, Indonesia melakukan reformasi kebijakan fiskal.
“Beberapa insentif skema pembiayaan disusun antara lain Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment, Land Revolving Fund, Risk Sharing Guideline, dan Tax Holiday,” tambah Sri Mulyani.