Defisit BPJS Kesehatan, JK : Pemerintah Pertimbangkan Penyesuaian Iuran Tahun Depan

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian banyak kalangan.

Pasalnya, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Terkait hal tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Namun, evaluasi iuran tersebut akan dilakukan paling tidak seusai pemilihan umum (pemilu) capres dan wapres. Ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik.

"Mungkin tahun depan harus ada evaluasi ulang preminya," jelas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemarin (13/11).

Lebih lanjut, JK juga menjelaskan, evaluasi juga dilakukan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, mau tidak mau harus ada pembatasan pelayanan.

"Kalau tidak terbatas (pelayanannya) maka akan terjadi seperti Yunani (krisis)," jelas dia.

Ditambahkan, evaluasi juga dilakukan terhadap peranan daerah agar daerah ke depan juga memiliki tanggung jawab terhadap defisit BPJS kesehatan.