Kemenkeu Tunjuk SMI Kelola Platform SDG Indonesia One

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan SDG Indonesia One, platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) di Indonesia.

Pendanaan yang terintegrasi ini berasal dari beragam sumber, antara lain privat, filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.

Pemerintah melalui Kemenkeu telah memberi mandat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, Badan Usaha Milik Negara di bawah Kemenkeu, untuk membentuk sekaligus mengelola platform tersebut.

Peluncuran SDG Indonesia One dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan duta besar.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) oleh para mitra (daftar terlampir), termasuk di dalamnya filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor.

Tercatat besar dukungan telah mencapai lebih dari US$2,3 miliar (sekitar Rp34,5 triliun) yang diharapkan akan terus bertambah. Sosialisasi dan kelanjutan platform ini akan dilakukan juga pada kegiatan Annual Meeting IMF-WBG 2018 di Bali.

SDG Indonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, meliputi fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility) dan fasilitas investasi (equity fund).

Fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan terciptanya manfaat yang lebih luas bagi Indonesia, seperti mobilisasi dan koordinasi peran mitra Pemerintah; peningkatan akses ke sumber pendanaan; dan mengurangi beban fiskal Pemerintah dalam membiayai berbagai proyek yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs.

Di sisi lain, mitra Pemerintah akan mendapatkan manfaat seperti (i) memperoleh akses dalam meraih peluang pasar di Indonesia; (ii) melakukan mitigasi dan mempercepat pelaksanaan dengan kemitraan strategis bersama PT SMI; (iii) mendapat manfaat dari adanya upaya mitigasi risiko dari skema blended finance; dan (iv) memperoleh ungkitan (leveraging) dari investasi yang dilakukan sekaligus mendapatkan manfaat sosial-ekonomi.

Selain itu, dalam waktu dekat, platform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah bencana, seperti Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok, bersama dengan para mitra yang secara khusus menaruh perhatian pada upaya-upaya penanganan bencana.

Menkeu menyatakan, bahwa Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs.

“Oleh karena itu, Pemerintah membentuk platform kerja sama dalam pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia,” terang Sri Mulyani, Jumat (5/10/2018)

Sementara, Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini menjelaskan bahwa SDG Indonesia One akan mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan bagi banyak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Indonesia dengan mengkombinasikan berbagai instrumen yang tepat.

“SMI percaya bahwa hal ini akan menghasilkan eksekusi penyediaan infrastruktur yang semakin baik, sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kualitas sosial-ekonomi-lingkungan dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” tutur Ema.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah cetak biru untuk meraih masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan dengan menjawab tantangan atas isu global, termasuk di dalamnya kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan. Sasaran dalam SDGs saling berhubungan untuk mengakomodasi kepentingan khalayak, hal penting yang harus dicapai pada tahun 2030.

Saat ini, kesadaran akan pencapaian SDGs di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah dan regulator, tetapi juga telah menjadi komitmen dari mitra-mitra Pemerintah, seperti sektor swasta dan institusi filantrofi. Fenomena ini penting untuk menjadi perhatian karena didorong oleh besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan pendanaan yang tersedia untuk pembangunan yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs di Indonesia.

Di sisi lain, mitra yang terlibat, khususnya Badan Usaha masih memiliki kendala untuk pencapaian SDGs dikarenakan pengembalian investasi yang rendah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah terus mencari cara untuk tetap memfasilitasi investasi yang bisa dilakukan dalam proyek yang terkait SDGs dengan melibatkan sejumlah sumber pembiayaan lain yang mampu meningkatkan profil investasi sekaligus menjawab kebutuhan akan pencapaian SDGs, dengan membentuk satu platform yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan (skema blended finance).