Total Penghematan Anggaran Mencapai Rp 64.712 Triliun

Pasardana.id - Dalam rangka melanjutkan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016.

Instruksi itu ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Sekretaris Kabinet; 6. Kepala Kantor Staf Presiden; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking).

"Besaran rincian penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, bunyi diktum KEDUA poin kedua Inpres tersebut seperti dilansir laman Setkab, Senin (29/8/2016).

Dalam lampiran itu disebutkan rincian penghematan anggaran dari 83 K/L dengan total penghematan mencapai Rp 64.712 triliun.

Secara rinci K/L yang terkena penghematan anggaran pada APBN-P 2016 itu adalah:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp200 miliar
Mahkamah Agung (MA) Rp192,536 miliar
Kejaksaan Agung Rp 18,032 miliar
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Rp320,994 miliar
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp789,799 miliar
Kementerian Luar Negeri Rp700,811 miliar
Kementerian Pertahanan Rp7,933 triliun
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp550,908 miliar
Kementerian Keuangan Rp3,527 triliun
Kementerian Pertanian Rp5,938 triliun
Kementerian Perindustrian Rp854,778 miliar
Kementerian ESDM Rp3,916 triliun
Kementerian Perhubungan Rp4,745 triliun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3,916 triliun
Kementerian Kesehatan Rp5,552 triliun 16. Kementerian Agama Rp1,405 triliun
Kementerian Ketenagakerjaan Rp488,070 miliar
Kementerian Sosial
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp871,727 miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp3,059 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp3,059 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp6,980 triliun
Kemenko Polhukam Rp27,495 miliar 23. Kemenko Perekonomian Rp49,999 miliar

Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp114,608 miliar
Kementerian Pariwisata Rp800 miliar 26. Kementerian BUMN Rp59,100 miliar
Kemenristek dan Dikti Rp1,358 triliun
Kemenkop dan UKM Rp47,235 miliar 29. Kementerian PAN RB Rp6,366 miliar
Badan Intelijen Negara (BIN) Rp228,495 miliar
Lembaga Sandi Negara Rp228,495 miliar
Dewan Ketahanan Nasional Rp14,117 miliar
Badan Pusat Statistik Rp14,117 miliar 34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp224,266 miliar
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp311,015 miliar
Perpustakaan Nasional RI Rp184,570 miliar
Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp193,315 miliar
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp2,959 triliun
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp 136,897 miliar
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Rp 105,135 miliar.