Pasardana.id - Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang, mengatakan,
pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan rencana penyesuaian anggaran
transfer ke daerah, karena banyak dari anggaran itu terkena penundaan
pembayaran ke tahun berikutnya.
Selain itu, kata dia, dana yang siap terpakai karena proyek sudah ditenderkan
ke pihak ketiga juga tidak akan dilakukan penyesuaian. Namun, kalaupun
dilakukan penyesuaian, maka proyek itu akan tercatat sebagai multiyears yang
akan dianggarkan dananya pada APBN tahun depan.
"Ini sebenarnya tunda bayar. Jadi bukan dipotong. Kalaupun perlu penyesuaian
itu nantinya menjadi proyek tahun jamak. Komitmen Menkeu tadi cukup bagus,
sehingga daerah tidak perlu gusar," kata Padindang seperti dilansir Antara,
Kamis (11/8/2016).
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan penyesuaian
belanja akan dilakukan sesuai amanat UU Keuangan Negara agar pengelolaan
keuangan negara dapat lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta
memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.
Ia juga menegaskan bahwa penyesuaian belanja ini akan dilakukan dengan taat
secara hukum dan kredibel sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini agar
bisa menjadi landasan kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usaha serta
reputasinya terjaga dengan baik.
Penyesuaian akan dilakukan melalui pemotongan belanja kementerian lembaga
sebesar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp68,8 triliun, terutama
bagi belanja non prioritas yang selama ini tidak terserap dengan baik.
"Kita akan melakukan berdasarkan kriteria, yang tidak mengurangi kemampuan
APBN untuk mendorong ekonomi. Termasuk belanja tidak prioritas yang tidak
mengurangi daya dorong serta tidak mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,"
tandasnya.
