Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendorong pengembangan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM.
Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang digelar 31 Agustus–1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Melansir siaran pers OJK, Selasa (01/9) disebutkan, forum ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) OJK yang mempertemukan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan teknologi keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi, Senin (31/8).
Menurut dia, pengembangan ekonomi digital harus dibarengi kolaborasi lintas sektor serta tetap memperhatikan aspek kepercayaan, keamanan, keberlanjutan, dan pelindungan konsumen.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andri Rizal, menilai transformasi digital penting bagi provinsi kepulauan seperti Kepri untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi,” ujarnya.
OJK juga mendorong penerapan teknologi dan data untuk meningkatkan pembiayaan UMKM.
Salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur dengan Enterprise Resource Planning (ERP), yang menghasilkan data alternatif untuk mendukung credit scoring.
Model tersebut melibatkan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, termasuk Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).
Model serupa dinilai berpotensi diterapkan di Kepri.
Pasalnya, meski ekonomi Kepri tumbuh 6,99% secara tahunan pada triwulan II 2026, penyaluran kredit masih didominasi korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Per Juni 2026, tercatat 132.380 pengguna PAJK dari Kepri, sekitar 2,68% dari total pengguna nasional.
Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepri telah bermitra dengan PAJK, sementara belum terdapat PKA yang bermitra dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Literasi Digital Diperkuat
Di sisi lain, OJK menggelar Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi.
Adi menekankan pentingnya pemahaman generasi muda terhadap peluang dan risiko keuangan digital, termasuk fluktuasi harga, keamanan siber, penipuan, serta risiko psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO).
“Partisipasi itu harus dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” tegasnya.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan lebih dari 19 juta pengguna dan nilai transaksi Rp15,35 triliun.
Sementara delapan PKA mencatat total hit 184 juta dengan aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun, dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun.
OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta Regulatory Sandbox.
Masyarakat diingatkan menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
Forum Sinergi OJK turut mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK untuk membahas pembiayaan sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan.
OJK menilai Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ) serta dekat dengan pusat ekonomi regional.
Karena itu, pemanfaatan teknologi dan data diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperkuat daya saing ekonomi Kepri.
OJK memastikan sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna mengoptimalkan teknologi dan inovasi keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
