Pasardana.id – Pemerintah pusat sedang menyiapkan tambahan bantuan anggaran untuk menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap stabil.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa tambahan anggaran ini bukan merupakan Transfer ke Daerah (TKD).
“Itu bukan TKD, itu bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (5/8).
Adapun tambahan bantuan anggaran tersebut nilainya sebesar Rp 22 triliun dan akan diberikan untuk 490 pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia.
Menkeu menargetkan, dana tersebut dapat disalurkan paling lambat pekan depan.
“(Nilainya) Rp 22 triliun untuk 490 daerah. Paling lambat minggu depan, tapi lagi diproses administrasi aja,” ujarnya lagi.
Kata Menkeu, untuk besaran bantuan yang diterima masing-masing daerah ini tidak akan disamaratakan.
Dia menginformasikan, bahwa pemerintah telah menghitung kebutuhan berdasarkan kondisi anggaran serta kekurangan fiskal yang dialami setiap daerah.
“Kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa, kan bisa terdeteksi. Anggarannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, sehingga mencukupi,” terangnya.
Menkeu pun berharap, dengan perhitungan tersebut, kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi lebih memadai sehingga persoalan kekurangan anggaran yang sebelumnya muncul di sejumlah daerah tidak kembali terjadi.
“Jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin di banyak daerah,” tukasnya.
Sebagai informasi, anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi/anggaran TKD pada 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Dengan adanya pemangkasan tersebut, kemudian memunculkan kekhawatiran mengenai kemampuan fiskal sejumlah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan kewajibannya.
