Pasardana.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan anggaran hampir mencapai 7 triliun buat dialokasikan untuk operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS), bukan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi.
Hal tersebut sebagai klarifikasi terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut anggaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sensus Ekonomi hampir mencapai Rp 7 triliun.
“Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi,” demikian keterangan resmi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, dikutip Kamis (27/8).
Sebagai informasi saja, sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut pemerintah mengalokasikan hampir Rp 7 triliun untuk memperbaiki DTSEN dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya kepada media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Dirinya kemudian menyebut anggaran untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi hampir mencapai Rp 7 triliun.
“Jadi, data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau enggak salah hampir Rp 7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS,” ujarnya.
Menkeu Purbaya juga mengatakan, tambahan anggaran tersebut diberikan setelah BPS meminta dukungan anggaran pada awal tahun.
Kemenkeu menegaskan, angka tersebut perlu dipahami sebagai keseluruhan pagu anggaran BPS untuk berbagai kegiatan operasional dan program, bukan sebagai anggaran yang hanya digunakan untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi.
Sementara itu, pemerintah masih terus melakukan perbaikan data dalam DTSEN.
Salah satu informasi yang digunakan dalam DTSEN adalah desil.
