Pasardana.id – Pemerintah akan mendanai saldo untuk pembukaan rekening awal di bank buat masyarakat.
Kemungkinan dana yang diberikan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto dengan menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) (IDX: BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) (IDX: BRIS) sebagai penyedia rekening bagi masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penggunaan APBN sebagar saldo awal rekening masih dimungkinkan.
Menurut Bendahara Negara ini, kebutuhan anggaran untuk program tersebut tidak terlalu besar.
“Mungkin ya. Kan kalau Rp 50.000 kali sekian ya, enggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, pada Rabu (09/9).
Menkeu bilang, anggaran untuk program tersebut dapat dialokasikan dari cadangan belanja negara.
“Cadangan belanja pemerintah ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk,” ucapnya.
Dari data yang berhasil dihimpun, sebelumnya pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun untuk mendukung rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program tersebut menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan dana pembukaan sebesar Rp 50 ribu untuk masing-masing rekening.
Ia menjelaskan, anggaran untuk program tersebut akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, pemerintah masih belum memastikan apakah seluruh kebutuhan anggaran akan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2026 atau sebagian dialokasikan melalui APBN 2027.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dollar AS) atau sekitar Rp 11 triliun lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (09/9).
