Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak dini.
Pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (06/9), dan secara bersamaan berlangsung di Bandung serta Semarang.
Kegiatan ini didukung BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun diperlukan untuk memperkuat ketahanan finansial masyarakat saat memasuki masa purnabakti.
Menurutnya, tantangan tidak hanya meningkatkan dana kelolaan, tetapi juga memperluas kepesertaan, terutama di tengah meningkatnya jumlah pekerja mandiri dan sektor informal.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat,” kata Friderica, seperti dilansir dalam siaran pers, Minggu (6/9).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menambahkan, penguatan sistem pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio melalui sinergi program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK.
Ia menilai, perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi secara prudent harus dilakukan bersama.
Hal ini semakin penting karena biaya hidup, kesehatan, perawatan jangka panjang, dan kebutuhan sehari-hari tetap tinggi setelah seseorang berhenti bekerja.
Urgensi persiapan pensiun juga meningkat seiring perubahan demografi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak 2021, dengan sekitar satu dari 10 penduduk merupakan lansia.
Pemerintah Dorong Persiapan Sejak Aktif Bekerja
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan dukungan terhadap Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial pekerja menghadapi perubahan demografi.
Ia menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60% bekerja di sektor informal.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini menekankan, persiapan masa purnabakti harus dilakukan sejak seseorang mulai bekerja, bukan menjelang berhenti bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujarnya.
104 Kegiatan Digelar Sebulan Penuh
Selama Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatan mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta perluasan kepesertaan yang menyasar pekerja formal dan informal, ASN, TNI-Polri, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda.
OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69%, sedangkan inklusi keuangan sekitar 93%.
Namun, literasi khusus dana pensiun masih sekitar 22%.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mendorong masyarakat tidak hanya memahami pentingnya dana pensiun, tetapi juga mulai menghitung kebutuhan masa tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, dan memilih program pensiun yang legal serta sesuai kebutuhan.
OJK menilai industri dana pensiun juga memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi sektor produktif, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.
Gerakan tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem dana pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
