Masa Libur Sekolah, BGN Setop Sementara Program MBG

Pasardana.id - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, momen tersebut akan dimanfaatkan pihaknya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6) lalu.

Menurut Agustina, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan BGN.

Mulai dari pembenahan berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.

Ia juga menambahkan, kualitas dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," katanya.

Selain audit dapur, BGN juga tengah melakukan pembenahan sistem data penerima manfaat.

Arum mengakui, validitas data menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.

Tak ketinggalan, BGN juga akan mengevaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG.

Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Arum, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan.

Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Angka tersebut, kata Agustina, masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari.

Ke depan, besaran insentif disebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.