Pasardana.id - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi bersama dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidi menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (11/6) lalu.
Dari pertemuan tersebut, Presiden memerintahkan untuk melakukan renovasi terhadap Stasiun Gambir, dimana pengerjaannya ditargetkan dapat selesai dalam waktu dua tahun.
Dalam keterangan resmi Setkab dikutip Minggu (14/6), Bobby mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.
Terkait arahan yang diberikan Presiden, kata Bobby, renovasi dilakukan dengan menggunakan konsep integrasi dengan moda transportasi lain.
"Gambir akan dilakukan renovasi. Kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang (mengacungkan jempol). Nanti kita integrasikan dengan KRL,” ujarnya.
Selain membahas pengembangan Stasiun Gambir pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
Disampaikan Bobby, hingga saat ini, KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan tengah memproses penutupan 490 perlintasan lainnya.
Sementara itu, sebanyak 1.148 perlintasan akan mulai dipasangi palang pintu sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan.
"Perlintasan sebidang tadi kita update ke beliau bahwa kita dalam progres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Perlintasan sebidang 172 yang sudah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1.148 nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu,” bebernya.
Bobby menambahkan, wilayah Jakarta dan kawasan Jabodetabek menjadi daerah dengan jumlah penanganan perlintasan sebidang terbanyak.
Dari total yang sedang ditangani, sekitar 160 titik berada di kawasan tersebut.
"Yang paling banyak di Jakarta, Jabodetabek paling banyak ada 160," kata Bobby.
Perlu diketahui, renovasi Stasiun Gambir dan percepatan penanganan perlintasan sebidang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem transportasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan aman.
Melalui pengembangan infrastruktur strategis tersebut, pemerintah berharap mobilitas masyarakat dapat meningkat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
