Ditargetkan Akhir Tahun Ini, Pemerintah Akan Gunakan Sistem Digital Buat Bansos dan UMKM

Pasardana.id – Pemerintah tengah menerapkan teknologi Face Recognition (pengenalan wajah) dan biometrik untuk mendata ulang dan memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) serta tata kelola pemerintahan berbasis data.

Hal tersebut diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/6).

Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengatakan, sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

"Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar," ujarnya.

Luhut menjelaskan, pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah.

Kata Luhut, saat ini sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp 5,4 juta per orang," kata Luhut.

Tak hanya untuk bantuan sosial saja, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Luhut menilai, teknologi AI dapat membantu pemerintah memberikan penilaian atau skor terhadap pelaku UMKM berdasarkan data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan dan pendampingan dapat lebih tepat sasaran.

"Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas," ucapnya.

Ia menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital terintegrasi berbasis AI.

Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa, sistem tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemantauan program secara lebih efektif.

Luhut menyebut, seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan, dapat dipantau secara waktu nyata (real time) untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.

"Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," kata Luhut.

Lebih lanjut Luhut kembali menegaskan, pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam transformasi digital pemerintahan.

"Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia," kata Luhut.