Pasardana.id Pemerintah menyiapkan aturan baru terkait skema pembiayaan
dana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No 15 Tahun 2026.
Aturan ini menjadi turunan dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Instruksi tersebut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Koperasi
Merah Putih di daerah.
Dalam aturan tersebut, terbuka ruang penggunaan dana transfer ke daerah untuk
mendukung pembangunan koperasi.
Adapun perubahan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMK No 49 Tahun
2026, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan,
dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih (KKMP/KDMP).
"Dalam rangka mendukung pembiayaan oleh bank untuk percepatan pembangunan
fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP, Menteri melakukan
penempatan dana sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank dilakukan secara
bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara," bunyi Pasal
2 ayat (1) PMK 15 Tahun 2026, dikutip Senin (6/4).
Adapun salah satu poin krusial dalam aturan baru adalah mekanisme pembayaran
cicilan.
Dimana dalam beleid tersebut ditegaskan, bahwa kewajiban angsuran pokok dan
bunga atau margin pembiayaan kini dapat dibayarkan langsung oleh negara.
Sementara itu, untuk perbankan menyalurkan kredit untuk pembangunan koperasi
dengan plafon maksimal Rp 3 miliar per unit.
Skema kredit mencakup bunga sekitar 6 persen per tahun.
Tenor pinjaman hingga 72 bulan.
Masa tenggang pembayaran berkisar 6 hingga 12 bulan.
Pembayaran dilakukan melalui penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi
Hasil (DBH) untuk koperasi tingkat kelurahan, serta melalui dana desa untuk
koperasi tingkat desa, baik secara bulanan maupun tahunan.
Kementerian Keuangan memproses rekomendasi hingga penyaluran dana.
Mekanisme mencakup pemotongan DAU dan DBH atau penyaluran Dana Desa ke
rekening penampung.
Seluruh proses juga dilakukan melalui sistem informasi berbasis elektronik
untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, aturan baru juga menetapkan bahwa seluruh aset yang dihasilkan
dari pembiayaan, seperti gerai dan pergudangan, akan menjadi milik pemerintah
daerah atau pemerintah desa.
