Pasardana.id Pemerintah akan mengubah kebijakan mengenai ketentuan volume
cadangan beras pemerintah (CBP) dari yang awalnya sebanyak 3 juta ton menjadi
4 juta ton.
Sebagaimana diketahui, saat ini ketentuan mengenai CBP ini diatur dalam
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan
Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah (CBP).
Aturan inilah yang kemudian akan direvisi oleh Pemerintah.
Cadangan beras yang tadinya Inpres 3 Juta perlu kita naikkan menjadi 4 juta
agar tidak turun lagi harga gabahnya, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan,
Zulkifli Hasan, atau biasa dikenal dengan sebutan Zulhas, di Kantor Kemenko
Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/7).
Diketahui, saat ini, CBP yang ada di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2
juta ton.
Jumlah tersebut sudah melampaui target pemerintah yang tertuang di Inpres
6/2025 yang sebesar 3 juta ton, sehingga memang perlu diikuti revisi
kebijakan.
Sementara di sisi lain, serapan Bulog yang tinggi juga dilakukan karena
meningkatnya produksi beras nasional.
Pasalnya, saat produksi tinggi maka pasokan melimpah yang dapat berdampak pada
penurunan harga gabah.
"Bulog perlu lebih banyak, karena ini kan musim (panen) jalan terus, musimnya
ini bagus, mendukung sepanjang tahun tidak ada el nino, hujan terus. Oleh
karena itu, cadangan beras yang tadinya Inpres-nya 3 juta ton kita naikkan,"
terang Zulhas.
Sebagai tambahan informasi, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman
mengatakan, cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton untuk
pertama kali sejak berdirinya Perum Bulog pada 1969.
Kondisi ini membuat Indonesia menempati peringkat keempat sebagai produsen
beras terbesar di dunia.
Posisi ini berdasarkan laporan Food Outlook Biannual Report on Global Food
Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) per Juni
2025.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi
mengatakan, dengan estimasi produksi beras Indonesia yang tinggi saat ini,
pemerintah melalui Bulog akan mengoptimalisasi penyerapan beras dalam negeri.
Dengan demikian, impor beras belum menjadi opsi utama di sepanjang 2025-2026.
