Pasardana.id – Pemerintah. lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) senilai US$ 30 miliar.
Sebuah keputusan penolakan yang diambil langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ini bukan dilakukan tanpa pertimbangan.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin mengungkap alasan Menkeu Purbaya menolak tawaran tersebut, lantaran fasilitas pembiayaan IMF umumnya ditujukan bagi negara yang sedang menghadapi tekanan ekonomi berat atau memiliki tingkat risiko tinggi.
"Nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Produk utama mereka adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Sebagai informasi, tawaran pinjaman tersebut datang saat Menkeu Purbaya menghadiri Pertemuan musim semi IMF-Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) di Washington DC, Amerika Serikat, pada 13-17 April 2026 lalu.
Dimana, nilai pembiayaan yang ditawarkan mencapai US$ 30 miliar.
Hanya saja, saat itu pemerintah menilai kondisi ekonomi RI masih cukup kuat.
Dimana, pertumbuhan ekonomi yang masih tetap terjaga sedangkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih sehat dengan defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan tersebut untuk menghadapi kondisi berisiko tinggi. Padahal kondisi kita masih terkendali, pertumbuhan ekonomi juga baik. Jadi, dengan segala hormat, kita belum membutuhkan pendanaan darurat tersebut," jelas Herman.
Menurut Herman, keputusan dari penolakan pinjaman tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap ketahanan fiskal nasional.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ruang fiskal Indonesia masih dinilai cukup kuat sehingga belum memerlukan pembiayaan yang identik dengan penanganan krisis.
Herman kemudian menjelaskan perbedaan karakter pembiayaan IMF dengan lembaga multilateral lainnya.
Menurut dia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) lebih banyak menyalurkan pembiayaan berbasis proyek, sedangkan Bank Dunia memiliki cakupan yang lebih luas karena mendukung pembangunan sekaligus pengelolaan risiko.
"Kalau IMF memang lebih menekankan aspek risiko. Sementara World Bank selain memiliki instrumen untuk risiko, juga fokus pada pembiayaan pembangunan," tandas Herman.
