Pasardana.id - Pemerintah secara tegas dan berkomitmen penuh atas
tanggung jawabnya dalam melindungi pengusaha-pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Tanah Air.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyatakan
secara tegas, bahwa pihaknya bertanggung jawab atas kasus yang menimpa
pengusaha UMKM, Firly Nurochim, pemilik Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru,
Kalimantan Selatan (Kalsel) yang telah dijatuhi sanksi karena menjual berbagai
macam makanan beku, makanan kemasan dan minuman kemasan, namun tidak
mencantumkan masa kedaluwarsa.
Menurutnya, Pemerintah bertanggung jawab dalam konteks pembinaan, pelindungan,
keberlanjutan, dan lainnya demi pertumbuhan UMKM di Indonesia.
"Dalam konteks tersebut, penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM
seperti terdakwa Firly, yang secara nyata telah berkontribusi pada ekonomi
lokal dan menjalankan usaha dengan itikad baik, dipandang tidak sejalan dengan
arah politik hukum nasional yang menekankan pemberdayaan dan pelindungan hukum
bagi UMKM," katanya saat menghadiri persidangan sebagai Amicus Curiae (Sahabat
Pengadilan) di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Rabu (14/5).
Ia menambahkan, kehadiran negara ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).
Undang-Undang tersebut dijabarkan secara detail oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
"Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 hadir sebagai upaya membangun
ekosistem yang sehat, di mana pengusaha usaha mikro dan usaha kecil punya
kesempatan yang setara untuk berkembang dan adanya pelindungan yang adil
ketika berhadapan dengan hukum," ucap dia.
Maman menyampaikan, dengan adanya pelindungan hukum, maka pengusaha UMKM
menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan usahanya serta mampu memberi dampak
perekonomian yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif.
Hal ini akan menciptakan efek domino yaitu produktivitas meningkat, daya saing
naik, lapangan kerja tercipta, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami khawatir dengan diprosesnya Firly secara pidana, dapat berdampak secara
simultan dan masif terhadap pengusaha UMKM lain. Pengusaha UMKM lain akan
mengalami ketakutan dalam berusaha dan berdampak buruk terhadap pengembangan
UMKM, yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap agenda dan tujuan
pembangunan ekonomi nasional," ujar dia lagi.
Sementara itu, pihaknya juga tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum
dalam menangani perkara ini.
Namun, imbuhnya, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang mengedepankan sanksi pidana perlu dipertimbangkan
ulang.
"Terima kasih yang Mulia, semoga hadirnya saya di dalam sidang yang terhormat
ini tidak diterjemahkan sebagai bentuk intervensi hukum, dan tidak
diterjemahkan sebagai bentuk untuk melakukan hal-hal di luar mekanisme
persidangan. Sekali lagi itu semua menjadi keputusan yang mulia," tuturnya.
Dia berharap, apapun keputusannya pada sidang pengadilan Mama Khas Banjar,
bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat
Indonesia dan juga pemerintah.
Karena itu, dia juga tidak ingin jika momentum ini dijadikan sebagian
pengusaha UMKM untuk membuat mereka menjadi lalai dan teledor dalam menyiapkan
administrasi, kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya.
Untuk diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Firly Nurachim
selaku pelaku usaha yang menjual berbagai macam makanan beku, makanan kemasan
dan minuman kemasan, namun tidak mencantumkan masa kedaluwarsa.
Untuk itu, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru mendakwa Firly dengan
dakwaan pertama Pasal 62 ayat ( 1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-undang
RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kemudian dakwaan kedua, Pasal 62 ayat ( 1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf i
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
