Pasardana.id Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Peraturan Pemerintah
(PP) tentang Pengupahan pada Selasa (16/12).
Diketahui, PP tersebut menjadi dasar hukum dalam penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2026 yang harus diumumkan paling lambat 24 Desember 2025.
Disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, kenaikan UMP 2026
akan ditentukan oleh formula berupa Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alpha)
dengan rentang Alfa 0,5-0,9.
Angka tersebut melonjak signifikan jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya
yang hanya 0,1 sampai 0,3.
Kata Menaker, perluasan rentang alpha merupakan hasil dari proses panjang
penyusunan PP yang melibatkan kajian akademik serta penyerapan aspirasi
berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja, serikat buruh, hingga pengusaha.
Alpha itu dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan
ekonomi, kata Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (17/12).
Adapun perubahan utama, lanjut Menaker, terletak pada rentang alpha yang kini
memberi ruang penyesuaian lebih besar bagi pemerintah daerah.
Menaker bilang, kenaikan UMP tahun depan berada di tangan kepala daerah
masing-masing.
Jadi, rentang alpha itu memberikan fleksibilitas antara 0,5 sampai 0,9. Kalau
ada yang bertanya berapa kenaikannya? Ya tergantung dari masing-masing daerah,
imbuhnya.
Sebagai informasi, alpha merupakan indeks tertentu yang menggambarkan
kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu
dalam rentang yang ditentukan.
Maka, dengan begitu, kenaikan UMP di tiap provinsi akan berbeda dari UMP 2025
yang naik serentak 6,5 persen.
Menaker menyebutkan, kenaikan UMP 2026 ditentukan oleh dialog antara Dewan
Pengupahan Daerah dengan para Gubernur yang mempertimbangkan kondisi daerah
masing-masing.
"Kita memang ini berharap terjadi dialog, Dewan Pengupahan Daerah bisa dengan
bijak melihat, menentukan, memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah mereka. Ada pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi itu hanya di
1-2 kabupaten misalnya. Tentu akan berbeda kasusnya ketika pertumbuhan
ekonominya lebih merata. Nah inilah yang menurut saya amanat dari MK dan
memang demikianlah harusnya," bebernya.
Ada pun salah satu poin penting dari putusan MK ini adalah penguatan peran
negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.
Kalau dulu alpha 0,1 sampai 0,3, sekarang 0,5 sampai 0,9. Ini kebijakan yang
signifikan, ujarnya.
Menaker juga menambahkan, pelebaran alpha juga dimaksudkan sebagai instrumen
penyesuaian ketika terdapat kesenjangan antara upah yang berlaku dan kebutuhan
hidup layak berdasarkan hasil perhitungan terbaru.
Alpha menjadi alat bagi daerah untuk melakukan adjustment , kata dia.
