Pasardana.id - Beberapa tahun terakhir, industri aset kripto di Indonesia
berkembang pesat.
Pada 2024, nilai transaksi kripto mencapai Rp650,61 triliun atau meningkat
lebih dari 335% dari tahun sebelumnya dan Indonesia juga menempati peringkat
ketiga adopsi kripto dunia.
Selain itu, per Juli 2025, total transaksi kripto sudah mencapai Rp276,54
triliun, dengan 16,5 juta akun.
Namun, di balik pertumbuhan pesat, industri kripto tidak terlepas dari
permasalahan maraknya platform ilegal serta adaptasi peralihan regulasi ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Fakta-fakta itu terungkap dalam Diseminasi Hasil Studi Kajian Kontribusi
Ekonomi Kripto terhadap Perekonomian Indonesia yang digelar Lembaga
Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (LPEM FEB UI), baru-baru ini.
Studi LPEM FEB UI menemukan bahwa aset kripto berpotensi meningkatkan
kedalaman inklusi keuangan di Indonesia terutama dengan memberikan akses
kepada masyarakat terhadap investasi digital dengan denominasi kecil.
Dari survei terungkap bahwa sebagian besar (82%) dari 1.227 responden membeli
aset kripto untuk untuk investasi jangka panjang.
Namun, selain platform legal, terdapat cukup banyak responden yang menggunakan
platform legal dan ilegal
(20%) dan hanya platform ilegal (5%).
Hal ini menandakan masih perlu adanya insentif untuk mendorong lebih jauh
penggunaan platform legal, salah satunya dengan meningkatkan variasi aset
kripto melalui stablecoin dan tokenisasi serta penetapan tingkat pajak yang
kompetitif.
Tarif pajak yang tidak kompetitif dapat mendorong pengguna bermigrasi ke
platform ilegal.
Pergeseran pajak dari PPN ke PPh tanpa penindakan tegas terhadap platform
ilegal justru bisa membuat kebijakan pajak tidak optimal karena pengguna akan
cenderung bermigrasi ke platform ilegal, kata Peneliti LPEM FEB UI, Prani
Sastiono.
Pada 2024, perdagangan aset kripto pada platform legal selain memberikan
penerimaan pajak sebesar Rp620 miliar juga berkontribusi kepada perekonomian
secara keseluruhan.
Menggunakan analisis Input-Output, studi menemukan bahwa perdagangan aset
kripto pada platform legal berkontribusi sebesar 0,32% terhadap PDB nasional
atau senilai Rp70,04 triliun serta menciptakan 333 ribu lapangan kerja atau
setara dengan 0,23% dari total angkatan kerja.
Di sisi lain, perdagangan aset kripto pada platform ilegal diperkirakan
sebesar 1,67 2,66 kali dari perdagangan pada platform legal.
Hal ini mengakibatkan adanya kehilangan potensi penerimaan pajak pemerintah
sebesar Rp1triliun Rp1,7 triliun dan kontribusi yang lebih luas kepada
perekonomian.
Jika seluruh perdagangan aset kripto pada platform ilegal dapat dialihkan
kepada platform legal, maka kontribusi perdagangan aset kripto di Indonesia
akan meningkat menjadi Rp189,46 triliun - Rp260,36 triliun atau setara dengan
0,86% - 1,18% terhadap PDB nasional.
Hal ini disertai dengan peningkatan penciptaan kesempatan kerja menjadi 892
ribu - 1,22 juta atau setara dengan 0,62% - 0,85% dari total angkatan kerja
nasional.
Menanggapi hasil studi tersebut, OJK selaku regulator aset kripto di Indonesia
menyampaikan bahwa pasca peralihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK menekankan
pentingnya riset berbasis
akademis sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan.
OJK memandang data dan analisis objektif dari lembaga kredibel seperti LPEM
FEB UI dapat memperkuat pemahaman publik
sekaligus menjadi acuan strategis untuk pengembangan industri yang sehat dan
bertanggung jawab.
Kami menyambut baik dan mengapresiasi studi komprehensif yang dilakukan oleh
LPEM UI mengenai kontribusi kripto terhadap perekonomian Indonesia. Hasil
penelitian ini memberikan pandangan akademis yang kuat dan semakin
melegitimasi posisi aset kripto sebagai salah satu alternatif instrumen
investasi di Indonesia," ujar Direktorat Pengaturan, Pengembangan, dan
Analisis Informasi IAKD OJK Tommy Elvani Siregar.
Tommy menambahkan, kajian seperti itu sangat penting untuk memberikan masukan
dan perspektif sebagai pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan
yang dapat mendorong inovasi secara bertanggung jawab.
Sementara itu, PT Central Finansial X (CFX) sebagai bursa aset kripto
menyatakan bahwa hasil studi ini menjadi validasi ekosistem aset kripto legal
telah memiliki fondasi dan kontribusi yang kuat pada perekonomian nasional.
Direktur Utama CFX, Subani mengatakan, hasil studi tersebut dapat menjadi
momentum bagi Bursa CFX untuk bersinergi lebih erat dengan regulator dalam hal
ini OJK dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung perumusan
kebijakan yang efektif.
Kami akan terus memperkuat literasi dan edukasi guna membangun kepercayaan
konsumen dan pentingnya bertransaksi di platform yang legal. Kami juga akan
mengakselerasi inovasi produk seperti produk derivatif, tokenisasi real world
asset (RWA), hingga pemanfaatan kripto
sebagai jaminan pinjaman untuk meningkatkan daya saing pasar," tutur Direktur
Utama CFX, Subani.
Subani pun optimistis sinergi ini akan memaksimalkan kontribusi industri bagi
perekonomian nasional di masa depan.
