Sri Mulyani Ungkap Pemilu dan Proyek IKN Jadi Prioritas Belanja APBN 2023

Pasardana.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, beberapa proyek terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi prioritas belanja APBN tahun depan.

“Oleh karena itu, kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani, dalam keterangan pers virtual, Senin (8/8/2022).

Selain itu, jelasnya, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan darah untuk bisa mendukung program prioritas nasional.

Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.

Adapun belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional, yakni; untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.

“Instruksi bapak presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Sementara, anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.

Sedangkan, anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun.

Diproyeksikan masih akan membesar pada 2023. Di mana, beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.

“Presiden juga meminta dari sisi APBN untuuk membuat simulasi stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi tidak membaik, sehingga ekonomi kita tetap terjaga dan APBN tetap sustainable,” ungkap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022) kemarin, memberikan perintah khusus kepada Menkeu Sri Mulyani agar APBN 2023 didesain untuk bisa mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta, agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan berkelanjutan.

Rencananya, Presiden Jokowi bakal menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2022.