Genjot Penyaluran KPR, Perbankan Butuh Insentif Sekuritisasi Aset

Foto : Dok. BBTN

Pasardana.id -  Bank umum butuh insentif atas sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR), guna menekan backlog perumahan di tanah air.  

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN), Haru Koesmahargyo menilai, sejauh ini peran pemerintah sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Seperti, dengan memberikan subsidi bagi MBR, yang nilainya hingga saat ini telah mencapai Rp85,7 triliun.

Namun demikian, untuk mengakselerasi serta memaksimalkannya, Haru menilai, masih dibutuhkan upaya yang lebih ekstra dalam pelaksanaan sekuritisasi tersebut.

“Dibutuhkan insentif bagi bank secara umum, agar lebih maksimal dalam menyalurkan pembiayaan perumahan, termasuk di dalamnya soal pendanaan. Kebijakan terkait sekuritisasi aset harus memberikan keuntungan dan insentif yang baik bagi bank, misalnya relaksasi atas pengenaan pajak, kebijakan agar perbankan dapat lebih berminat di dalam melakukan sekuritisasi baik sebagai originator maupun sebagai investor serta kemungkinan perluasan segmen KPR yang dapat dijadikan sebagai underlying. Dengan demikian, sekuritisasi aset akan semakin berkembang ke depannya. Pembangunan dan kepemilikan rumah pun akan semakin baik. Diharapkan, jumlah backlog akan terus berkurang secara signifikan,” ujarnya kepada media, Minggu (10/7/2022).

Sekuritisasi pada dasarnya adalah bagaimana sebuah aset KPR yang berjangka panjang 15 tahun, dapat menjadi jaminan aset yang bisa menjadi sebuah surat berharga baru yang kemudian dijual di pasar sekunder yang disebut Efek Beragun Aset (EBA).

Yang saat ini beredar di pasar dapat berbentuk Kontrak Investasi Kolektik Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP).

Dengan demikian, instrumen sekuritisasi dapat menjadi sebuah skema “creative financing” dan menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan, untuk kepentingan pembiayaan di sektor perumahan. 

Haru juga menyampaikan, bahwa BBTN telah 13 kali menerbitkan sekuritisasi KPR sebagai alternatif sumber pendanaan pembiayaan rumah rakyat sejak 2009 dengan nilai total yang telah diterbitkan sebesar Rp 12,2 triliun, dan tahun ini juga direncanakan akan diterbitkan kembali.

Langkah BTN ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong sekuritisasi aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk menekan backlog perumahan di tanah air yang saat ini telah mencapai 12,75 juta per tahun sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2020.

Sebagai pemain utama dalam pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memacu pembiayaan perumahan atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Insentif itu penting mengingat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Road to G20-Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022) menyebutkan, masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan yang di beberapa negara mulai mengalami kenaikan inflasi yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingginya suku bunga di sektor perumahan.

Di kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat bersinergi dalam mendorong pengembangan pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.

Sri Mulyani juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun "Policy Framework" atau kerangka kebijakan dan mengembangkan aturan hingga instrumen dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia. Salah satunya adalah, melalui pengembangan sekuritisasi aset KPR di Indonesia.