Menkeu Sri Mulyani Sebut Kenaikan Harga Barang Jadi Ancaman Masa Kini

Pasardana.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan APBN untuk merespons kenaikan harga komoditas yang luar biasa akibat gejolak geopolitik yang masih memanas antara Rusia-Ukraina.

Bukan lagi pandemi Covid-19, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, bahwa kenaikan harga barang-barang saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat.

Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, kenaikan harga-harga barang ini, dilihat dari sisi APBN, telah memberikan daya tambah bagi penerimaan negara yang akan naik dari sisi komoditas, seperti; minyak, gas, batu bara, nikel dan CPO.

Di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan dampak dari inflasi global tersebut.

Karena itu, jelas Sri Mulyani, perlu diputuskan langkah-langkah untuk menjaga ekonomi masyarakat.

"Kalau dulu tantangan masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang tersebut," ujarnya usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Sementara, dari segi APBN, Kemenkeu akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan untuk melihat secara detail harga pangan, dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.

"Ini untuk bisa, menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga meminta supaya para menteri melakukan program-program pemulihan ekonomi. Kita masih ada Rp455 triliun untuk program pemulihan ekonomi dalam rangka PCPEN," tuturnya.

Anggaran ini, kata Ani, akan difokuskan ke program-program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lain.

"Tadi juga disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit untuk barang-barang yang bisa tumbuh di Indonesia," katanya.

Menurutnya, semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

Oleh karena itu, ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk pangan, terkait siklus padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Dari sisi APBN, kita akan dukung dari langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama tadi yang merasakan ancaman akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain, adalah menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, dan kesehatan APBN," tandasnya.