Pemerintah Perpanjang Program Bansos Masyarakat

Pasardana.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati mengatakan, pemerintah kembali memperpanjang masa pemberian bantuan sosial (bansos) akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Ini bertujuan untuk lebih memperkuat jaring pengaman sosial agar jumlah rakyat miskin di tanah air tidak semakin bertambah.
Bendahara Negara ini mengatakan, sejumlah program perlindungan sosial pada tahun ini sejalan dengan dilanjutkannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan virus corona.
Adapun bansos ditingkatkan, baik dari program keluarga harapan (PKH) maupun kartu sembako.
"PKH untuk 10 juta masyarakat, lalu kartu sembako untuk 18,8 juta (masyarakat). Kemudian masih ditambah dengan kartu sembako tambahan atau BST untuk tambalan 10 juta lagi dan sekarang kita tambahkan jadi 5,9 juta penerima," ujarnya dalam konfrensi pers virtualnya, Rabu (4/8/2021).
Selain itu, ada program dalam bentuk pemberian kartu sembako dengan mendasar 18,9 juta keluarga, dimana nantinya setiap penerima kartu sembako tersebut akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan dari pemerintah.
"Kami berikan ekstra dua bulan pembayaran untuk kartu sembako ini, maka mereka dapatkan Rp 400 ribu per bulan untuk Juli dan Agustus Rp 400 ribu. Biasanya 200 ribu per bulan," jelasnya.
Bantuan berikutnya yang dilanjutkan oleh pemerintah adalah bantuan subsidi tarif listrik, dimana pemerintah memberikan diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA ke 32,6 juta pelanggan listrik masing-masing 50 persen dan 25 persen.
Tak berhenti sampai di situ. Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga melanjutkan program bansos lainnya yakni bantuan sosial tunai (BST) Rp 300 ribu yang menyasar 10 juta keluarga untuk bulan Juli dan Agustus 2021. Selanjutnya adalah bantuan subsidi gaji.
"Kami berikan juga kartu prakerja kepada 5,6 juta orang, plus kita berikan bantuan subsiidi upah sekali bayar kepada 9,1 juta penerima dengan pendapatan di bawah 3 juta. Kita juga berikan bantuan beras Bulog," katanya.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengungkapkan APBN Indonesia saat ini bekerja luar biasa keras dalam menghadapi dampak dari pandemi ini.
Ia juga mengungkapkan, pada 2021, pemerintah meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp 744,7 triliun.
"APBN kita bekerja luar biasa keras dalam menghadapi Covid-19 untuk tahun 2021 ini. Kita bahkan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk PEN kita dari Rp 699 triliun menjadi Rp 744,7 triliun," pungkasnya.